bakabar.com, BANJARBARU - Hingga Juli 2023, Pemprov Kalsel sudah menerima Rp2,2 trilun dana transfer dari pemerintah pusat.
Angka itu didapat dari lima komponen, dana bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak sebesar Rp912 miliar dari target Rp2,1 triliun.
Kemudian dana alokasi umum (DAU), targetnya Rp1,1 triliun terealisasinya Rp 553 miliar.
Lalu dana alokasi khusus (DAK), alokasinya tahun ini Rp735 miliar dan sudah terealisasi Rp277 miliar.
Selanjutnya dana insentif daerah, target Rp39,9 miliar, hingga Juli sudah ditransfer Rp 19,9 miliar oleh pusat.
"Terakhir, pendapatan berupa non anggaran pihak ketiga dengan realisasi sekitar Rp475 miliar," kata Kabid Pengelolaan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Ryandi Hidayat, Kamis (27/7).
Dana transfer ke daerah adalah dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan bagian dari belanja negara yang kemudian dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola pemerintah daerah.
Anggaran ini dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
"TKD merupakan bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem penyelenggaraan keuangan," tutur Dayat.
Sistem ini mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil, akuntabel, transparan, dan selaras berdasarkan undang-undang.
Sebelum dana ini disalurkan, pada Desember 2022 lalu Kalsel menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023.
Secara keseluruhan, anggaran dari pusat yang diterima Kalsel pada 2023 mencapai Rp31,38 triliun. Jumlah ini bertambah Rp2,67 triliun atau 9,28 persen, dibandingkan 2022.
Uang dari pusat itu terbagi untuk kementerian/kembaga di Kalsel sebesar Rp8,12 triliun, dan TKD sekitar Rp23,26 triliun.
Khusus untuk TKD, dibagi lagi untuk Dana Bagi Hasil Rp10,37 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp7,83 triliun, DAK Fisik Rp1,14 triliun, DAK Non Fisik Rp2,33 triliun.
Kemudian Dana Insentif Daerah Rp115,58 miliar, Hibah ke Daerah Rp19,5
