bakabar.com, BANJARBARU - Ratusan kepala desa atau pambakal dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berkumpul dalam ajang silaturahmi daerah di Hotel Grand Maya, Sabtu (7/3).
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 700 peserta dan menjadi wadah mempererat komunikasi antar kepala desa sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa.
Menariknya pertemuan besar ini digelar secara swadaya. Para kepala desa secara sukarela mengumpulkan dana untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, termasuk untuk berbuka puasa bersama.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam kegiatan itu mengapresiasi semangat kebersamaan para kepala desa yang tetap solid menggelar forum silaturahmi tanpa dukungan anggaran pemerintah.
Menurutnya, forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah desa, sekaligus menjadi ruang diskusi mengenai berbagai persoalan di tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan itu, Muhidin juga mendorong para kepala desa memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang kini tersedia di desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan.
“Layanan tersebut telah membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum,” paparnya.
Muhidin juga mengusulkan agar perguruan tinggi yang memiliki program studi hukum dapat menempatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa-desa guna memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
Selain persoalan hukum, pertemuan tersebut juga menyoroti kesiapan desa menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Para kepala desa diminta aktif mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain berpotensi menimbulkan karhutla, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum.
Ketua Apdesi Kalsel, Akhmad Riqjali Nasution, mengatakan kegiatan itu menjadi momentum mempererat hubungan antar kepala desa sekaligus forum berbagi pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan desa.
“Kolaborasi antara kepala desa dan pemerintah daerah sangat penting agar program pembangunan dapat berjalan efektif hingga tingkat desa,” beber Nasution yang juga menjabat sebagai Pambakal Pasar Lama.
