bakabar.com, BANJARBARU – Gaung pencalonan Denny Indrayana sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Kalsel 2020 semakin terasa.
Tak hanya sinyal dukungan partai politik seperti Gerindra, tapi juga masyarakat mulai menaruh harapan kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Sore tadi, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel bertemu Denny di Posko Pemenangan di Jalan Achmad Yani Banjarbaru, Jumat (01/11).
Kedatangan belasan perwakilan MHA Kalsel tersebut untuk curhat seputar permasalahan yang mereka hadapi.
Baik menyangkut masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat adat di Kalsel.
Denny Indrayana menerima dengan hangat dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan.
Salah seorang perwakilan masyarakat adat yang hidup di Batang Alai Timur, Uncun mengatakan selama ini perhatian pemerintah masih sangat minim.
"Sejak 2013, Perda pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat masih belum diperhatikan. Dari sisi perhatian pemerintah, kondisi kami ini ibaratnya masih belum merasa kemerdekaan,” jelas Uncun melalui siaran pers yang diterima bakabar.com, Jumat malam.
Kata dia, ada banyak krisis yang mereka hadapi menyangkut soal eksistensi, SDM, hingga pendidikan belum menjadi perhatian.
“Kami ini seperti mendorong mobil mogok, terpercik tanah tapi tidak ada ucapan terima kasih," ucapnya.
Hal sama disampaikan pegiat masyarakat adat di HST, Syahriwan. Ia mengungkapkan bicara soal masyarakat adat tidak cukup hanya berwacana soal isu lingkungan.
Namun juga SDM perlu diperhatikan. Saat ini penduduk lokal sulit mendapat pekerjaan layak.
“Jadi honorer aja sulit, apalagi menjadi PNS dan lainnya," ungkapnya.
Menurutnya, banyak SDM lokal yang belum diperhatikan pemerintah. Di bidang pendidikan, misalnya, ratusan tenaga kerja masyarakat adat sepertinya belum ditengok oleh pemerintah.
"Misalnya soal tenaga pengajar. Pemerintah masih mengutamakan dari luar. Padahal SDM lokal ada," katanya.
Demikian juga perhatian terhadap kalangan pemuda adat. Kalangan pemuda sulit untuk akses informasi. Misalnya dari beasiswa untuk masyaraat adat dan lainnya. Semestinya, masyarakat adat juga diperhatikan oeh masyarakat daerah.
Sementara, Perwakilan Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, Sahirani merasa prihatin atas kondisi SDM Kalsel saat ini.
Karena berdasar data yang diperoleh, Kalsel disebut masih menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia terkait SDM.
"Di Kotabaru, misalnya, di mana ada 27 ribu pemeluk Kaharingan di sana tetapi juga ditemukan bahwa angka stunting terbesar juga terjadi,” jelasnya.
Di sisi lain, saat ini disebut masih banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi terkait kasus yang berhubungan dengan lahan. “Ini karena belum ada perlindungan masyarakat adat," tegasnya.
Dengan berbagai keluhan tadi, mereka berharap langkah Denny Indrayana yang maju ke pencalonan gubernur Kalsel dapat memberikan perubahan dan perlindungan bagi masyarakat adat.
Di lapangan, kata Sahirani, yang dialami oleh masyarakat adat adalah tekanan yang luar biasa dari masuknya industri ekstraktif ke ruang hidup mereka.
Sehingga MHA sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah. Khususnya karena peraturan di level nasional sudah cukup mendukung untuk pengakuan dan perlindungan MHA di daerah.
Mulai dari MK 35, Permendagri 52, dan UU Desa yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan MHA.
"Sehingga dengan terpilihnya Denny, maka MHA Kalsel berharap besar adanya pengakuan dan perlindungan yang diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA," harapnya.
Mendengar keluhan itu, Denny Indrayana mengatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat adat tidak susah.
"Yang pasti kalau mau melakukan apa-apa yang harus diluruskan pertama niatnya. Niat saya maju, tidak macam macam. Hanya agar lebih baik aja. Saya memahmi apa yang disampaikan MHA. Itu bukan tipikal Kalsel, tapi tipikal nusantara. Kenapa sulit, karena ada kepentingan. Tapi kalo orientasinya kepada masyarakat tidak akan susah," katanya.
Denny berjanji akan menjadikan isu perlindungan dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kebijakannya jika dipercaya masyarakat memimpin Kalsel.
"Untuk itu kita perlu berjuang bersama-sama. Kita harus menjadikan Kalsel ini lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan juga kepada seluruh masyrakat. Termasuk juga masyarakat adat," pungkasnya. (*)
Baca Juga: Kerukunan Umat Beragama di Wonorejo Dijadikan Desa Percontohan
Baca Juga: Polres Barito Kuala Bidik Tempat Ibadah
Reporter: M Robby
Editor: Fariz Fadhillah
