bakabar.com, BANJARMASIN – Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalsel menyoroti penanganan Covid-19 di sektor hulu. Baru-baru tadi, angka penularan Covid-19 melonjak signifikan dalam sehari.
“Saya selalu bilang, ayo pemerintah perkuat 3T [tracing, testing, treatment], 5M, vaksin dan komunikasi-koordinasi antar-stakeholders yang efektif,” kata Bang Dhin, sapaan karibnya, kepada bakabar.com, Senin (9/8).
Peningkatan kemampuan mendeteksi orang sakit, testing, hingga treatment tak berarti banyak jika pemerintah tidak berupaya meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan masyarakat.
“5M [mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas] juga harus ditingkatkan, pengawasan ekstra oleh pemerintah dan dimohon partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Bang Dhin juga menyoroti pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah justru memicu kerumunan.
“Begitu pula dengan vaksin, ketersediaan stok dan distribusi harus diperhatikan pemerintah serta tidak lupa mengenai pelaksanaan vaksinasi yang masih bermasalah terkait kerumunan,” ujarnya.
Karenanya, Bang Dhin kembali mengingatkan agar pemerintah membenahi sektor hulu penanganan Covid-19.
“Kasihan para tenaga kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang merupakan tokoh di bagian hilir, mereka terlalu kita jadikan titik tumpu. Sudah seharusnya bagian hulu membantu meringankan beban kerja mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kalsel mengumumkan penambahan jumlah kasus Covid-19 yang sangat signifikan dalam sehari.
Jumlah pasien positif kebanyakan ditemukan dari hasil tracing kontak erat dari pasien yang sebelumnya terkonfirmasi positif.
Prof Husaini, Akademisi Fakultas Kedokteran ULM dan sekaligus sebagai Ketua Dewan Pakar DPD- FIDN Kalimantan Selatan menjelaskan bagaimana seharusnya daerah merespons terjadinya lonjakan Covid-19 termasuk partisipasi publik dalam sinergitas dalam pemerintah daerah.
“Cara untuk menilai dan merespons tinggi dan rendahnya kasus Covid-19 di suatu daerah/wilayah yang sangat krusial dan fundamental yaitu di bagian hulu ditandai dengan ukuran-ukuran ilmiah,” jelas Prof. Husaini.
Ukuran-ukuran yang dimaksud adalah nilai positivity rate (PR) atau nilai infeksi Covid-19 di tengah masyarakat setiap harinya di bawah 5% selama minimal 10 minggu berturut- turut.
Makna nilai PR ini menggambarkan fakta kasus Covid-19 di tengah masyarakat, artinya jika nilai PR semakin tinggi di atas 5% , maka semakin banyak pula potensi kasus Covid-19 di tengah masyarakat.
Ukuran kedua adalah angka pelacakan kasus (tracing) dan isolasi (RLI) di sesuaikan dengan angka atau ukuran PR.
“Jika PR sama dengan 5%, maka tracing/lacak kasusnya minimal 1 banding 30 (standar WHO), kemudian dilanjutkan dengan secepatnya untuk di-testing/uji tes dengan metode lebih diutamakan menggunakan PCR test atau TCM test,” ujarnya.
Nilai rasio lacak dan isolasi menggambarkan atau menjelaskan hubungan kemampuan wilayah dalam respons Covid-19. Yaitu jika ada satu yang terkonfirmasi positif, maka minimal 30 orang yang dilacak dan ditesting.
“Yang kemudian bila ditemukan konfirmasi kasus segera lalukan treat/tindakan baik isolasi terpusat atau jika dalam kondisi sakit sedang dan berat dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah tersebut,” paparnya.
Yang menjadi ukuran ketiga adalah nilai RE atau RT (angka reproduksi efektif) wajib di bawah satu selama minimal 10 minggu berturut-turut.
Dan ukuran terakhir tentu saja angka kedisiplinan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan prokes Covid-19 minimal skornya 85 minimal 10 minggu berturut-turut.
“Jika bagian hulu tersebut kurang optimal dilakukan/dilaksanakan oleh suatu wilayah dalam merespons lonjakan kasus Covid-19 serta tidak dibendung, maka berapapun kapasitas rumah sakit dan faskes disediakan termasuk sumber daya manusia beserta operasionalnya tidak akan mampu,” pungkas epidemiolog ULM itu.
Dipicu Varian Delta?
Varian Delta diindikasikan menjadi pemicu terjadinya lonjakan kasus secara signifikan di Kalimantan Selatan.
"Kita masih menunggu hasil pemeriksaan spesimen yang dikirim. Memang belum ada surat resmi tapi indikasi-indikasi itu tidak menutup kemungkinan varian Delta sudah ada," kata Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Muhamad Muslim di Banjarmasin, Minggu (8/8) dilansir Antara.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:
