bakabar.com, JAKARTA – Center of Reform on Economics (CORE) merasa pesimis ketiga calon presiden (capres) yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 bakal serius menyelesaikan utang luar negeri. Pasalnya, dilihat dari janji ketiga capres menunjukan gejala kenaikan utang.
“Pada waktu yang sama orang sibuk pemilu enggak ada lagi yang mikirin (utang). Dalam hal ini capres cawapres akan janji (politik), belanja ini belanja itu. Pertanyaannya uangnya dari mana? Ujungnya dari utang. Kalau dari utang akan memperberat situasi,” kata Direktur Riset CORE, Ahmad Akbar Susamto dalam Core Economic Outlook 2024 di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12)
Di samping itu, Akbar mengingatkan kepada pemerintah bahwa posisi utang Indonesia saat ini patut diwaspadai karena akan berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Tahun Politik Berpotensi Picu Pertumbuhan Ekonomi di Bawah 5 Persen
Meski pada dasarnya pertumbuhan utang telah menurun sejak 2021 dan mencapai level 6 persen pada outlook 2023, namun total utang pemerintah terus membengkak dan tercatat di angka Rp7.950,2 triliun per Oktober 2023.
"Padahal, pada 2014 atau periode akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang pemerintah tak lebih dari Rp3.000 triliun," kata dia.
Akbar memaparkan persentase pembayaran bunga utang terhadap belanja sudah terlalu besar dan berisiko. Maka dari itu harus segera ditangani secara tepat.
Baca Juga: BPS Tangkap Perubahan Ekosistem Transaksi Ekonomi
Baca Juga: 10 Kota Biaya Hidup Termahal, DKI Jakarta Urutan Pertama!
Penting untuk tahu, pada APBN 2024, pembayaran bunga utang Indonesia dipatok sebesar Rp497,3 triliun dan pokok utang Rp625 triliun.
"Pengadaan utang dapat dikurangi dengan optimalisasi sumber pembiayaan kreatif melalui KPBU dan otimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang," tandasnya.
