bakabar.com, BANJARMASIN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banjarmasin tegas menolak money politics di Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau Pilwali Banjarmasin 2020.
Jika salah satu pasangan calon yang bertarung di Pilwali Banjarmasin nanti terindikasi money politics, mereka tak pandang bulu untuk melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Sejauh ini HMI secara masif mengkampanyekan Gerakan Milineal Tolak Politik Uang pada Pilwali Banjarmasin 2020.
“Akhir-akhir ini kami sering melaksanakan perkaderan dan dalam setiap sambutan pada basic training, saya selalu sampaikan kepada peserta bahwa mendekati Pilkada Banjarmasin kita harus semakin waspada dengan praktek politik uang,” ucap Ketua HMI Banjarmasin, Muhammad Faisal Akbar melalui siaran pers yang diterima bakabar.com, Senin (23/11) malam.
Terlebih, kata dia, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini. Di mana masyarakat mengalami krisis ekonomi sehingga praktik politik uang sangat rentan terjadi.
“Maka kita sebagai mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dan kaum milenial harus aktif mengkampanyekan Gerakan Milenial Tolak Politik Uang serta siap melaporkan jika ada paslon yang melakukan politik uang,” katanya.
Gerakan Milenial Tolak Politik uang ini, sambung dia, menjadi satu keharusan agar iklim demokrasi di Banjarmasin semakin sehat.
Banjarmasin yang identik dengan tingkat religius yang tinggi jangan sampai dicederai oleh paslon dengan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai religius tersebut.
Menurutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187 A ayat 1 dan 2 Tentang Pilkada, ditegaskan pemberi maupun penerima 'uang politik' bisa dijerat pidana berupa hukuman penjara, artinya Pilkada Banjarmasin ini merupakan tanggung jawab bersama.
Masyarakat tidak sekadar objek demokrasi tapi juga sebagai subjek demokrasi harus berperan aktif dalam pengawalan Pilkada Banjarmasin.
“Dalam demokrasi keberpihakan itu wajar, namun praktik yang mencederai demokrasi seperti mendulang suara lewat politik uang tidak bisa dimaklumi. Sesuai dengan khittah perjuangannya HMI akan melaporkan jika ada indikasi politik uang dari paslon, ini merupakan ikhtiar HMI untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di Banjarmasin.”
“Saya yakin Bawaslu melewati setiap pengawas yang ada pada setiap kecamatan juga sangat terbuka dengan laporan temuan jika ada, bahkan dengan tegas Komisioner Bawaslu kota mengatakan akan merahasiakan identitas pelapor saat deklarasi Cipayung Plus kemarin” pungkasnya.
