bakabar.com, BANJARMASIN – Rencana kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terdengar hingga DPC Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Baru-baru tadi, sembilan ketua DPC asal Kalsel diundang oleh salah satu kader senior Demokrat. Kader yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menjanjikan bantuan banjir.
Usut punya usut, rupanya iming-iming bantuan banjir diketahui hanyalah modus sejumlah kader yang ingin mengambil alih kepemimpinan Demokrat.
Lewat pertemuan itu, mereka berencana untuk menggalang kekuatan dari DPC Demokrat asal Kalsel untuk menggulingkan AHY dari kursi ketua umum.
Kendati demikian, modus tersebut nyatanya lebih dahulu tercium oleh Ketua Umum DPC Demokrat Banjarmasin, Bambang Yanto Purnomo.
“Kita awalnya diundang ke Jakarta oleh salah satu teman yang juga kader Demokrat. Katanya, mau diberikan bantuan banjir. Mereka juga akan menanggung segala tiket pesawat dan hotel, begitu pun uang saku. Dengan iming-iming itu saya curiga. Logikanya kalau mau kasih bantuan, kenapa kita yang harus ke sana, kenapa tidak mereka saja yang datang ke sini dan menyerahkan langsung,” cerita pria yang menjabat wakil ketua Komisi II DPRD Banjarmasin itu.
Dengan segala kecurigaan itu, Bambang Yanto Purnomo tidak menghiraukan undangan tersebut. Ia tidak mau mengirimkan wakil dari DPC Demokrat Banjarmasin terbang ke Jakarta.
“Kita anggap angin lalu saja itu. Kita tidak berangkat,” katanya.
“Selentingan pembicaraan, mereka juga menjanjikan nanti ada perwakilan DPC Demokrat Kalsel yang duduk di DPR RI, wah saya pun berpikir kalau ini semakin tidak benar,” sambungnya.
Kecurigaan itu, sambung Bambang, rupanya benar-benar terjadi. Saat di Jakarta bukanlah bantuan banjir yang diberikan, melainkan hasutan dari para kader untuk mendukung upaya pelengseran AHY.
Bambang bilang saat ini pihaknya berkomitmen untuk taat dan patuh pada hasil kongres ke V di Jakarta tahun lalu.
“Secara aklamasi, ketua umum terpilihnya adalah AHY, itu tidak bisa digugat. Seluruh DPC Demokrat Banjarmasin, akan mendukung AHY hingga akhir masa jabatannya. Sebab itu merupakan hasil dari kongres dan sudah disahkan oleh Kemenkumham,” katanya.
Terkait adanya rencana gelaran kongres luar biasa, Bambang tak mau terlalu ambil pusing. Menurutnya hal itu sudah kerap terjadi. Apalagi, kata dia, Demokrat merupakan partai yang tengah naik daun.
“Ya begitulah seperti kembang desa, pasti banyak yang merebutkan. Wajar, memang dari dulu kita sering digoyang,” katanya.
Meski begitu, kata Bambang, pihaknya tetap eksis dan solid, karena kader Demokrat dinilainya memiliki loyalitas yang tinggi.
Lebih jauh, Bambang juga tegas menepis isu AHY yang dituding kerap melakukan pungutan liar terhadap kader-kader Demokrat.
“Itu tidak ada sama sekali. Demokrat mainnya fair play. Yang mengembuskan isu itu kan orang yang sudah keluar dari Demokrat. Barisan sakit hati,” ujarnya.
Selama puluhan tahun menjadi kader Demokrat, kata dia, tak pernah satu pun ketua umum yang melakukan pungutan liar.
“Jangan dengarkan mereka yang sudah keluar itu. Kan yang jelas-jelas masih dalam partai saya. Saya tahu betul,” katanya.
Terakhir, Bambang mengatakan, tak menutup kemungkinan jika Moeldoko atau siapa pun ingin diusung oleh Demokrat. Asalkan, bersedia mengikuti syarat yang ada.
“Kalau dia mau jadi presiden, ya boleh-boleh saja. Tapi ya harus jadi kader dulu. Ibaratnya, kalau mau bertamu ucapkan salam dulu. Jangan langsung nyelonong masuk. Itu kan tidak ada tata kramanya,” tandasnya.
Arkani Dimintai KTP
Lain lagi dengan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Laut H Arkani. Arkani ikut angkat bicara seputar isu pendongkelan AHY saat dihubungi media ini.
Arkani mengaku mulai mengikuti perkembangan isu tersebut saat Kalimantan Selatan mulai dilanda banjir.
“Ada seseorang yang ingin menyerahkan bantuan ke Kalsel melalui DPC Demokrat. Lalu diundang ke pusat untuk menerima,” ujarnya kepada bakabar.com, Rabu (3/2).
Senada Bambang, Arkani juga mendengar informasi biaya keberangkatan para ketua DPC ditanggung oleh pihak yang mengundang.
“Memang saya juga dapat undangan itu namun saya tidak jadi berangkat, sebab sebelum berangkat lalu itu dimintai KTP,” jelasnya.
“Insting saya felling waktu itu kurang baik lalu saya tidak jadi berangkat,” sambungnya lagi.
Yang Arkani tahu, saat itu terdapat 9 DPC Demokrat yang berangkat, minus dirinya.
“Tapi ternyata sampai ke Jakarta dipertemukan dengan orang tersebut [Moeldoko],” ujar Arkani.
Arkani bilang yang akan menerimakan bantuan tersebut berasal dari Kaltim. “Sekarang orangnya sudah meninggal,” jelasnya.
Terkait kisruh isu kudeta, Arkani menegaskan pihaknya tetap setia kepada AHY.
“Ini hanya permainan orang-orang yang ingin memecah partai. Kami tegaskan. Kami tetap setia , dan akan kami lawan orang yang akan memecah belah partai Demokrat,” katanya.
Di Tanah Laut sendiri, AHY baru tadi menyalurkan bantuan untuk korban banjir. Setiap DPC, kata dia, diberi Rp10 juta dalam bentuk sembako.
Diwartakan sebelumnya, AHY menyebut ada lima aktor di balik upaya kudeta terhadap kepemimpinan dirinya.
Terdiri 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan secara tak hormat akibat hukuman korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun lalu.
“Menurut kesaksian, dan testimoni banyak pihak, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujar AHY, dikutip dari Twitter terverifikasi miliknya, Rabu (3/2).
Kronologis Pertemuan
Potret Moeldoko saat bertemu SBY di Istana Bogor 2014 silam. Moeldoko diduga dalang di balik pertemuan di Hotel Rasuna. Foto: Istimewa
Di Hotel Rasuna, mengutip dari laporan Tempo, awalnya para ketua DPC ini dikumpulkan di ruangan 2805 pada 27 Januari lalu.
Nazaruddin dan Jhoni Allen disebut hadir dalam pertemuan sekitar pukul 21.00 WIB tersebut. Menurut cerita, Nazaruddin membeberkan rencana kongres luar biasa untuk merebut kursi ketua umum dari AHY.
Eks bendahara Demokrat itu mengklaim sudah didukung 260 DPD dan DPC Demokrat yang mayoritas dari Pulau Jawa, tetapi masih membutuhkan 100 dukungan lagi. KLB itu disebut-sebut akan mengangkat Moeldoko menjadi ketua umum.
Nazaruddin, menurut pengakuan pelapor, menyatakan Moeldoko akan mampu mengerek popularitas dan elektabilitas Demokrat menjadi partai dengan peringkat suara kedua terbanyak di parlemen. Sedangkan Jhoni mengatakan kepemimpinan AHY perlu diganti karena tak memperhatikan pengurus di daerah.
Jhoni juga berujar sosok Moeldoko dapat menggantikan kepemimpinan AHY yang dinilai masih kurang. Sebab, Moeldoko merupakan mantan Panglima TNI yang memiliki pangkat lebih tinggi dari AHY.
Dari ruangan 2805, mereka diminta berpindah ke ruangan 2809. Moeldoko disebut-sebut ada di ruangan ini. Menurut dokumen, Moeldoko disebut mengatakan akan maju sebagai ketua umum Demokrat dan akan membesarkan partai. Caranya adalah menggunakan Bintara Pembina Desa atau Babinsa.
Di situ, Jhoni mengatakan Demokrat dikhawatirkan tak mencapai ambang batas parlemen 5 persen di 2024 dan tak mempunyai anggota DPR di 2029. Pelapor mengatakan pertemuan di ruangan ini berlangsung tak lama karena Moeldoko masih ada pertemuan lain dengan pembahasan sama.
JenderalMoeldokosendiri telah menepis tudingan sebagai sosok dalam lingkaran Istana yang akan melakukan kudeta terhadap kepemimpinan politik Partai Demokrat. Kemarin malam, Moeldoko mengatakan tudingan kudeta tak tepat ditujukan kepadanya.
“Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar?” ujar Moeldoko dalam keterangan pers, Senin (1/2) malam, dilansir Republika.
Dilengkapi oleh Ali Chandra
