bakabar.com, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 terbuka untuk umum.
Sesuai rencana Kementerian PANRB, perekrutan CASN 2023 melingkupi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dibanding beberapa tahun sebelumnmya, perekrutan CASN 2023 dipastikan terbuka untuk umum. Proses rekrutmen ini juga dipersiapkan beriringan dengan perampungan proses rangkaian seleksi CASN 2022.
"Seleksi CASN 2023 juga akan dibuka untuk umum. Tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan," tegas Abdullah Azwar Anas dalam siaran pers Kementerian PANRB, Selasa (31/1).
Terkait formasi yang akan dibuka, pemerintah masih berfokus kepada pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.
"Juga diberikan prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," tegas Anas.
"Formasi yang juga juga akan dibuka adalah hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lain. Sekarang semuanya dalam tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah," sambungnya.
Rekrutmen CASN 2023 juga mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu. Seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.
"Kami meminta instansi pemerintah mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN 2023 yang prioritas, serta penetapan kebutuhan," beber Anas.
"Selanjutnya formasi akan ditetapkan dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis BKN," tambahnya.
Untuk menetapkan formasi, Kementerian PANRB berpatokan dengan empat arah kebijakan, yakni fokus pelayanan dasar dan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital.
Kemudian merekrut CASN secara selektif, serta mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak transformasi digital.
"Jabatan yang bisa terdampak perkembangan digital masih dianalisis. Mengingat dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi," tandas Anas.
