bakabar.com, JAKARTA - Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (bacawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pilkada langsung, membuat politik uang jadi merajalela.
Pernyataan itu disampaikan Cak Imin setelah membahas demokrasi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya transparan. Menurutnya, seluruh komponen masyarakat perlu terlibat langsung untuk mengontrol demokrasi bangsa.
Ia juga menyayangkan masyarakat yang relatif mulai pasif dari pemilu ke pemilu. Dia menilai terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat keputusan masyarakat tersebut.
"Pasif dan merasa tidak terlibat itu sejak Pilkada secara langsung. Pilkada ini merusak tatanan. Kenapa merusak tatanan? Karena Pilkada menghalalkan segala cara. Jadi politik uang merajalela," ujar Cak Imin di Jakarta, Sabtu (23/9).
Baca Juga: Direstui PKS, Cak Imin Singgung Reuni Koalisi Dukung Presiden SBY
Pilkada yang melibatkan masyarakat untuk memilih kepala daerahnya secara langsung pertama kali dilaksanakan pada 2005, ketika era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat dan dilantik oleh presiden.
Saat itu, Indonesia menggelar serentak pemilihan gubernur dan 19 bupati/wali kota di Provinsi Aceh. Selanjutnya pada 2010, Indonesia kembali menggelar pilkada serentak. Kali itu, pemilihan kepala daerah di 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat digelar bersamaan.
Lima tahun setelahnya, Indonesia mengukir sejarah dengan menggelar pilkada serentak skala nasional untuk pertama kali.
Baca Juga: PKS Resmi Dukung Cak Imin jadi Cawapres Anies
Tahun 2024 Indonesia bakal kembali menggelar pelaksanaan pilkada serentak secara nasional. Tercatat sebanyak 548 daerah, dengan rincian 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota akan menggelar pilkada pada 27 November 2024.
Cak imin lalu menyinggung perihal politik uang. Ia menilai hampir seluruh gelaran pilkada di Indonesia mayoritas dimenangkan oleh pihak yang memakai modal uang dalam kontestasi politik.
"Sejak pilkada itulah rakyat mulai apatis, suara diukur dengan uang. Yang menang rata-rata yang berduit, itu pilkada-pilkada ya, di seluruh Indonesia, jujur saja. Kalau yang enggak berduit hampir sulit menang pilkada, kecuali beberapa, satu dua yang memang mengakar betul," tukasnya.
