bakabar.com, PELAIHARI – Bupati Kabupaten Tanah Laut (Tala) Sukamta mengingatkan perangkat desa dan kelurahan untuk menghindari pungutan liar (pungli).
“Yang mesti harus diingat dan dijauhi adalah pungutan liar. Sebab ini akan membuat pelayanan menjadi terganggu,” kata Sukamta saat Rapat virtual zoom evaluasi dan rencana kelanjutan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Ruang Rapat Barakat Sekretariat Daerah, Kamis (18/8).
“Kita tidak mau ada kepala desa atau aparat desa kita di Kabupaten Tala melakukan pungutan liar kepada masyarakat terhadap pelayanan yang seharusnya diterima secara gratis,” kata bupati.
Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hadi Rahman mengungkapkan ada empat hal yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tala, di antaranya standar pelayanan, administrasi, akuntabilitas dan transparansi laporan, serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum merata.
"Empat hal inilah yang dapat menjadi catatan untuk dapat ditingkatkan, sehingga kedepan kami ingin kita bersama-sama berkomitmen untuk membangun desa anti maladministrasi," ungkap Hadi Rahman.
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tala Ahmad Suhaimi mengatakan bahwa pada tahapan pelaksanaan pengerjaan program PTSL banyak dibantu oleh perangkat desa setempat sehingga ia pun optimis target sebanyak 23 ribu sertifikat hak atas tanah di Tala dapat selesai tahun ini.
"Target kita tahun ini sebanyak 23 ribu sertifikat, alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan mencapai 60 Persen. Kita optimis target ini bisa selesai," kata Suhaimi.
Turut hadir Ketua Satgas Saber Pungli Kabupaten Tala Wakapolres Tala, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tala, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Kepala SKPD Terkait, dan Camat se-Kabupaten Tala.
