bakabar.com, JAKARTA – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Syafrudin Noor mengikuti rangkaian pertemuan dan koordinasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta pada 11 sampai dengan 13 Mei 2026.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sekaligus memperjuangkan berbagai program prioritas pembangunan untuk Kabupaten HSS.
Agenda koordinasi itu difasilitasi Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I dalam mendorong kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah.
Selain Bupati HSS, kegiatan tersebut juga diikuti sejumlah kepala daerah dari wilayah Kalimantan Selatan, yakni Bupati Banjar, Bupati Barito Kuala, Bupati Tapin, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Hulu Sungai Utara, Bupati Balangan, dan Bupati Tabalong.
Selama tiga hari pelaksanaan, para kepala daerah melakukan audiensi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian strategis, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, Bupati HSS menyampaikan sejumlah usulan program prioritas daerah serta membahas harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pembahasan juga melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI yang menyoroti sinkronisasi program strategis nasional dengan kebutuhan pembangunan di daerah, termasuk peluang dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas pembangunan daerah.
Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten HSS berharap dapat menyerap lebih banyak program strategis pemerintah pusat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi lintas daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.
Langkah ini dinilai penting untuk membuka akses terhadap berbagai program nasional yang dapat mendukung pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, tata kelola pemerintahan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Selain memperjuangkan kepentingan daerah, forum koordinasi tersebut juga menjadi wadah mempererat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.
