bakabar.com, MARABAHAN – Bukan sekadar seremoni, hari ulang tahun digunakan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Barito Kuala (Batola) meningkatkan kompetensi.
Sedianya Himpaudi berusia 14 tahun tepat 30 Agustus 2019. Namun di Batola, perayaan ulang tahun organisasi tenaga pengajar PAUD, Kelompok Belajar, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ini baru digelar, Kamis (28/11).
Beberapa kegiatan mengisi perayaan ulang tahun, seperti lomba bazaar hasil kreasi dan makanan olahan ikan, serta workshop pengembangan kompetensi anggota-anggota Himpaudi.
Kecamatan Rantau Badauh menjadi juara lomba, mengungguli Bakumpai dan Alalak. Melengkapi jajaran lima besar adalah Anjir Pasar dan Tabukan.
“Momentum hari ulang tahun bukan sekadar perayaan, tetapi kami berusaha meningkatkan kreativitas dan kemampuan tenaga pendidik,” papar Barlian SPd, Ketua Himpaudi Batola.
Himpaudi Batola memiliki sekitar 600 anggota. Kalau digabung dengan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), jumlah pengajar PAUD/TK mencapai 1.500 orang.
Dari jumlah sebanyak itu, cuma 160 guru PAUD yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Artinya ribuan lain merupakan tenaga honorer.
Terkait status honorer, sudah banyak kisah pilu yang terjadi di berbagai daerah. Tidak sedikit guru yang tak dibayar selama berbulan-bulan atau honor tak sebanding beban kerja. Padahal mereka sudah menunaikan kewajiban.
“Memang guru PAUD/TK di Batola masih didominasi honorer. Mereka yang berstatus honorer sekolah, diberi insentif Rp250 ribu per bulan, belum termasuk honor dari institusi masing-masing,” ungkap Harina Puji Utami, Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Batola.
“Sementara pengajar PAUD/TK yang telah berubah status menjadi honor daerah, memperoleh insentif sebesar Rp1 juta per bulan,” imbuhnya.
Perubahan status honor sekolah menjadi honor daerah ini dilakukan Diknas Batola sejak pertengahan 2019. Syaratnya guru bersangkutan memiliki ijazah sarjana dan menjadi honor sekolah sebelum Januari 2015.
Tidak cuma guru, PAUD di Batola didominasi swadaya. Dari sekitar 420 PAUD, cuma 2 yang berlabel negeri. Itu belum termasuk PAUD yang tidak teraftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.
Andai tak terdaftar dalam Dapodik, PAUD dan tenaga pengajar sulit mendapatkan bantuan pemerintah pusat dan daerah, kecuali dari dana desa dan Kelurahan. Selain berfungsi sebagai pendataan, Dapodik merupakan basis penganggaran bantuan.
“Kendati berstatus honorer, kompetensi guru-guru PAUD di Batola dapat diandalkan. Mereka selalu berusaha meningkatkan kemampuan dengan mengikuti seminar dan pelatihan kolektif maupun mandiri,” tandas Harina.
Baca Juga:Puluhan Ribu Pendaftar CPNS Provinsi, Formasi Dokter Spesialis Nihil Pelamar
Baca Juga:H-5 Kebakaran Sebuku, Bantuan Terus Mengalir
Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
