bakabar.com, BANJARBARU – Di saat pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level IV, sejumlah pejabat di Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah. Tak hanya kepala daerah, kepala dinas, sejumlah pejabat di level kecamatan juga melakukan kunker di waktu bersamaan.
Dikonfirmasi bakabar.com, Wali Kota M Aditya Mufti Ariffin tak menampik hal tersebut. Ia membeberkan alasannya melakukan kunker ke Surabaya.
“Jadi acara ulun [saya] ke Surabaya berkaitan rencana pembangunan liquid concentrat oxygen atau pembuatan oksigen cair, yang mana selama ini untuk bahan baku oksigen ini didatangkan dari luar Kalsel,” ujarnya, Rabu (29/09).
Oleh karenanya, Ovie -sapaan Aditya- memilih untuk mengomunikasikannya langsung dengan PT Samator di Surabaya untuk bekerja sama membangun pabrik oksigen cair.
“Berdasarkan pengalaman beberapa waktu lalu ketika Covid sedang naik, kita sempat krisis oksigen, sehingga kami untuk menjaga ketersediaan oksigen bekerja sama dengan Samator gas mencoba membangun pabrik membuat oksigen cair ini di Kalsel khususnya di Banjarbaru,” jelas Ovie.
Dalam kunker tersebut, Ovie juga membawa kepala Dinas Kesehatan, kepala BPKAD dan kepala BPPRD. Kunjungan dilakukan sejak Senin hingga Kamis esok.
Di saat yang bersamaan, sejumlah camat di lingkup Pemkot Banjarbaru rupanya juga melakukan kunjungan kerja. Hanya beda tujuan. Saat rombongan kepala daerah dan kepala dinas bertolak ke Surabaya, para camat tersebut mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Dinas Kominfo BanjarbaruIwanHermawan menepis anggapan jika pihaknya melakukan kunjungan kerja secara massal. Menurutnya, itu hanya kebetulan saja. Waktu dan lokasinya pun berbeda.
Di NTB, Iwan mengatakan para camat belajar mengenai pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan masalah inovasi daerah.
“Kunker camat ke NTB memang program kerja Diskominfo. Banjarbaru dan Kota Mataram [NTB] sama-sama masuk program 100 kabupaten kota smart city. Mereka melakukan komparasi di sana,” ujar Iwan dihubungi terpisah.
Lantas, sampai kapan para camat tersebut berada di NTB? Mereka akan menyelesaikan kunker tersebut juga pada Kamis esok. Mataram saat ini dinilai mampu menjadi salah satu kota di Indonesia yang nilai inovasinya sangat tinggi.
“Karena perlu diketahui nilai inovasi daerah di Kota Banjarbaru itu berdasarkan data yang kami terima nilainya sangat rendah untuk seluruh kabupaten kota se-Indonesia, karena itu kami mengomparasi dengan Kota Mataram. Sebab Banjarbaru sebenarnya sudah banyak inovasi yang dilakukan, tapi kenapa yang kita lakukan itu tidak ada nilainya, jadi kita ingin tahu lebih jauh terkait itu,” terangnya.
Lebih jauh, Iwan tak menampik jika keberangkatan kunker para camat berbarengan PPKM level IV sekalipun asesmen terbaru situasi Covid-19 di Banjarbaru sudah di level III.
“Hari kami berangkat itu berbarengan dengan pengumuman terbaru Banjarbaru sudah di level III, dan Mataram di level II,” ungkapnya.
Karena itu, pihaknya kata Iwan melakukan kunker sebab pemerintah daerah Mataram sudah mengizinkan mengingat PPKM di sana juga sudah turun level.
Yang mana, sebutnya kunker ke NTB itu sempat tertunda, hingga akhirnya baru terlaksana pada Senin (27/9) kemarin.
Pemerhati Kebijakan Publik Kalsel, Muhammad Pazri menyayangkan agenda kunker para pejabat Pemkot Banjarbaru tersebut di saat aktivitas masyarakat justru dibatasi oleh pemerintah.
“Sudah jelas ada pelarangan dan dikeluarkan oleh Pemkot Banjarbaru sendiri untuk tidak dinas dan kunjungan ke luar kota dan mengurangi mobilitas, pemerintah pusat juga sudah melarang,” ujar Pazri, Rabu malam.
Selain melanggar Instruksi Mendagri dan surat edaran yang dikeluarkan kepala daerah, kunker tersebut juga dianggap tak layak dilakukan di saat pemerintah membatasi aktivitas masyarakatnya sendiri.
“Masyarakat dilarang keluar kota saat PPKM, namun mereka malah ke luar kota, lucu jadinya. Lebih elok, jika anggaran perjalanan dinas dialihkan untuk kebutuhan sosial warganya. Itu lebih penting,” pungkas pria berlatar advokat ini.
