bakabar.com, BARABAI – Pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 mulai ramai dibahas. Pelaksanaan yang digelar sepuluh tahun itu direncanakan pada Juni 2020 mendatang.
SP di 2020 ini merupakan yang ke-7 kalinya setelah Indonesia merdeka. Lembaga negara yang bertugas melaksanakan kegiatan itu adalah pemerintah non kementerian yakni, Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS ini bertugas menyediakan statistik dasar untuk kepentingan program pemerintah seperti perencanaan pembangunan dan bantuan oleh pemerintah daerah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data statistik.
Dari hasil SP 2020 nantinya, dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan. Oleh karena itu masyarakat wajib berkontribusi mendukung pelaksanaan sensus tersebut.
Ada perbedaan sensus pada 2020 nanti. Jika di 2010, SP menggunakan metode manual, di 2020 akan menggunakan mode digital.
Di 2010, untuk kerangka utama dan pengumpulan data, petugas hanya menggunakan metode PAPI (Paper Assisted Personal Interviewing).
Maksud dari itu yakni, petugas pendata dari BPS, biasa disebut dengan pencacah melakukan wawancara dengan responden menggunakan kuesioner yang selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan mesin scanner.
Sedangkan di 2020 mendatang SP akan menggunakan metode digital dan dilakukan secara mandiri oleh warga. Artinya mereka mengupdate sendiri datanya melalui website dari BPS.
“SP 2020 memang berbeda, karena biasanya petugas yang mengunjungi tempat tinggal penduduk, tetapi nantinya masyarakat sendiri yang meng-update data,” kata Kepala BPS Hulu Sungai Tengah (HST), Eddy Erwan pada acara FGD publikasi Kabupaten HST dalam angka 2019 dan sosialisasi Perpres nomor 39 Tahun 2019 di Aula Bappelitbangda Kabupaten HST, Selasa (6/8).
Dengan menerapkan teknologi yang up to date untuk mengumpulkan data, kerangka utama, dan mengembangkan Command Center (lokasi lengkap dengan infrastruktur-red), kata Eddy, SP 2020 nanti menerapkan teknologi Geospasial (ruang kebumian tentang lokasi, letak, dimensi dan posisi suatu objek-red).
“Itu lebih memanfaatkan data registrasi penduduk dan merancang kuesioner baru,” kata Eddy.
Dengan hal baru itu tentunya harus melibatkan stakeholder terkait demi suksesnya penyelenggaraan SP. Lembaga pemerintahan dan komponen di dalamnya harus turut mendorong, terlibat, serta mengajak warga agar peduli dengan data kependudukannya, sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan dengan baik.
“Turut aktif memutakhirkan data kependudukan dan turut membantu lingkungan sekelilingnya yang belum bisa mengakses ke sistem Sensus Penduduk 2020,” imbau Eddy.
Eddy berharap bisa mendapatkan data kependudukan yang terjaga dan kepastian kebenarannya terjamin.
Pemerintah Kabupaten HST pun mendukung kegiatan itu.
“Saya minta seluruh OPD dapat meningkatkan koordinasi dengan SOPD atau instansi terkait sehingga ke depannya pengumpulan data sektoral dapat berjalan dengan lancar dan terintegrasi” kata Sekda HST, HA Tamzil usai membuka FGD itu.
Melalui FGD dan sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam membangun koordinasi yang efektif antar organisasi perangkat daerah. Agar kualitas data yang dihasilkan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Melalui Simdasi, BPS Batola Singkronkan Data
Baca Juga: BPS: Ekonomi Kalsel Triwulan II 2019 Melambat
Reporter: HN Lazuardi
Editor: Muhammad Bulkini
