bakabar.com, PARIS – Pemerintah Prancis secara tegas menolak pemerintah baru Afganistan di bawah rezimTaliban.
Pasalnya, Prancis merasa Taliban telah berbohong mengenai komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang inklusif, serta membuka jalan bagi proses evakuasi.
“Mereka mengatakan akan membiarkan beberapa orang asing dan warga Afghanistan pergi dengan bebas dan (berbicara) tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian, dilansir rmol.id, Minggu (12/9).
Le Drian sendiri bertolak menuju ke Qatar untuk membahas proses evakuasi dari Afghanistan pada Sabtu malam (11/9).
Ia mengatakan, masih ada beberapa warga negara Prancis, dan ratusan warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Prancis yang tersisa di Afghanistan.
Namun, ia menekankan, pihaknya tidak akan menjalin hubungan apa pun dengan pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban.
“Prancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini. Kami menginginkan tindakan dari Taliban dan mereka akan membutuhkan ruang bernafas ekonomi dan hubungan internasional. Terserah mereka,” tegasnya.
Sejauh ini, Prancis telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dan telah mengadakan pembicaraan teknis dengan Taliban untuk memungkinkan keberangkatan tersebut.
Setelah tiga pekan merebut Kabul, Taliban mengumumkan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mullah Mohammad Hassan Akhund.
Formasi pemerintahan baru Afghanistan ini banyak dipertanyakan karena dianggap tidak sesuai dengan komitmen Taliban untuk membentuk pemerintahan yang inklusif.
