bakabar.com, BANJARMASIN – Sejumlah pertanyaan keluar dari mulut Menteri Muhadjir Effendy. Pertanyaan itu disodorkan kepada warga penerima bantuan sosial Covid-19 di Banjarmasin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) fokus menanyakan terkait cara warga datang ke PT Pos Banjarmasin untuk mengambil bantuan.
Diketahui, lokasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dan beras itu menjadi titik pengecekan dalam kunjungan Menteri Muhadjir ke Kalimantan Selatan, Rabu (4/8).
Rata-rata warga yang ditanya Muhadjir mengaku datang ke lokasi itu menggunakan angkutan umum, paling sederhana naik ojek.
Praktis penerima bantuan harus merogoh kocek kembali untuk berangkat ke lokasi penyaluran bantuan.
Salah satunya seperti pengakuan warga Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah. Dia bilang ke Muhadjir kalau harus bayar ojek Rp30 ribu pulang pergi.
Mendengar pernyataan ibu tersebut, Menteri Muhadjir merasa prihatin. “Uangnya kurang lagi 30 ribu. Padahal cuma berapa BST-nya,” ujar Muhadjir.
“Pak! ini lo dia naik ojek 30 ribu. Kalau diantar kan nggak bayar dia,” kata Muhadjir kepada Kepala Kantor Pos Banjarmasin, Lilik Wahyu Saptono.
Melihat hal itu, Muhadjir ingin agar bantuan diantarkan kepada penerima. Tujuannya untuk menghindari kerumunan dan meringankan beban masyarakat.
“Sudah saya sampaikan PT Pos harus pro aktif datang ke lokasi berasnya diantar ke rumah-rumah. Setidaknya melibatkan RT dan RW, Babinsa, dan Babinkamtibmas,” imbuhnya.
Terlebih Muhadjir mengungkapkan, bahwa ongkos pengantaran tersebut sudah ditanggung oleh PT Pos sebagai pelaksana.
“Kan sudah ada. Biaya untuk transport sudah dihitung di masukkan dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung. Kontrak antara Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan dan PT Pos,” beber Muhadjir.
Menanggapi keinginan Muhadjir, Lilik Wahyu Saptono mengatakan PT pos selaku pelaksana sudah merencanakan untuk teknis pendistribusian bantuan dengan cara menyebar titik terdekat lingkungan penerima.
“Contoh di Banjarmasin Timur, yang belum ambil di Kelurahan Benua Anyar. Diantar dengan mobil. Setidaknya mendekati titik, misal di RW,” kata Lilik.
Selain itu dijelaskannya, alasan mengapa tak dilakukan pengantar secara langsung jaga terkait mengejar target penyaluran.
“Penerimaan di Banjarmasin kan ada 23 ribu. Sedang kami diberi waktu hanya seminggu untuk realisasi, kalau door to door takut nggak terkejar,” jelasnya.
Disinggung soal biaya pengantaran yang sudah disediakan seperti disebut Muhadjir, Lilik mengaku belum mengetahui besarnya biaya tersebut.
Pasalnya, pencairan anggaran tersebut harus melalui pengajuan terlebih dahulu. Sehingga tak bisa menyebutkan berapa nominal anggaran tersebut.
“Kita harus mengajukan dulu karena dari pusat. Biasanya kita ajukan dulu untuk biaya-biaya itu. Kami sendiri belum tahu berapa biayanya,” imbuhnya.
Lantaran tak tahu berapa anggaran biaya pengantaran tersebut, Lilik tak bisa merincikan biaya pengantaran untuk per orangnya. Yang dia tahu hanya diminta fokus untuk pendistribusian bantuan.
“Kami memang belum disebutkan berapa anggarannya. Kami cuman diminta fokus ke realisasi,” bebernya.
“Intinya memang pekerjaan ini kita diminta sampai ke titik bagi. Itu kan bisa kelurahan atau kecamatan. Kalau Pak menteri memberi arahan supaya lebih dekat komunitas, akan kami maksimalkan lah,” pungkasnya.
