Lantas mereka menyimpulkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan cukup antusias membantu kemenangan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Sebenarnya gerakan 5000 rupiah ini bukan semata mata penggalangan dana donasi yang memang kita perlukan ke MK, tapi lebih dari itu adalah simbol kekuatan kita melawan kezaliman,” jelas Denny kepada bakabar.com, Jumat (18/12) siang.
“Karena itu bahkan daulat rakyat kita tegaskan dengan swadaya, dananya dari rakyat dananya kita gunakan untuk perjuangan menyelamatkan Banua [Kalsel] kita,” ujarnya lagi.
Dana yang berasal dari warga Kalimantan Selatan itu, kata dia, bakal dipertanggung jawabkan akuntabilitas serta transparansi penggunaannya.
“Dan insyaallah bukan hanya transparan tapi pian (kalian) bisa lihat secara terbuka jelas pertanggung jawabannya bahwa ini adalah perjuangan kita beimbaian [sama-sama],” jelasnya.
Sampai siang ini, dana yang terkumpul lewat Gerakan Rp5 Ribu dilaporkan mencapai Rp.59,166,931.00,-. Bahkan Denny sampai harus mengganti buku tabungannya.
“Belum 24 jam sudah harus ganti buku tabungan, karena antusiasme penyumbang,” kata menteri hukum dan HAM periode 2011/2014 itu.
Antusiasme masyarakat tadi, kata dia, menjadi asupan semangat tersendiri. Khususnya bagi tim H2D yang terus bekerja mengumpulkan bukti kecurangan Pilgub Kalsel di lapangan.
Salah satu warga di Batu Lasung, Kotabaru menggalang donasi untuk Denny Indrayana dari desa ke desa. Foto: Istimewa
Menariknya, kata Denny, para donatur berasal dari beragam latar profesi. Mulai dari pedagang keliling hingga warga biasa.
Para pedagang keliling ini, lanjut dia, meski tidak memiliki rekening bank rela berbondong bondong urunan untuk disalurkan melalui bank.
“Contohnya di Pagatan masyarakat mengumpulkan (uang) secara manual, mungkin kesulitan transfer, jadi dikumpulkan dulu. Masyarakat kecil urun rembuk,” terangnya.
Melalui gerakan Rp.5000 ini, Dennymengisyaratkan pesan penting terkait hasil Pilgub Kalsel 2020.
Bahwa dana itu penting sebagai salah satu pendidikan politik masyarakat, dan oleh karenanya harus dikelola dengan benar.
“Salah satunya penggalangan dana publik yang dapat dipertanggung jawabkan dan jelas akuntabilitasnya itu sebabnya ulun (saya) memilih melakukannya sekarang, karena waktu kampanye ulun tidak membuka dana publik, selain merasa belum pas waktunya juga kami ingin mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada H2D,” jelas Denny.
Pasangan Difriadi Darjat memang baru berani membuka donasi setelah melihat ratusan ribu suara masyarakat Kalsel memilihnya di Pilkada kali ini.
“Sekarang dengan dukungan 800 ribu lebih, ulun merasa cukup modal kepercayaan masyarakat dan melakukan penggalangan dana yang tepat. Ulun sengaja mensyaratkan rekeningnya bukan rekening pribadi itu sebabnya kemarin ulun dan pak H. Difri membuka rekening bersama,” tuturnya.
Dengan rekening bersama itu dana bisa dikontrol baik oleh Denny mau pun Difriadi langsung.
“Terima kasih atas kepercayaan pian seberataan, kami sudah menerima aliran dana masuk walau pun belum satu hari mudah-mudahan dana dana pian menjadi kemenangan di Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, gerakan 5000 rupiah H2D dapat disalurkan melalui rekening BCA 789 588 9997 atas nama Denny Indrayana atau Difriadi Darjat.
Sore kemarin, Denny Indrayana bertolak ke Jakarta guna mengurus sengketa hasil Pilgub Kalsel 2020, sekali pun rekapitulasi penghitungan suara masih berlangsung.
Pasalnya, Denny Indrayana menduga banyak kecurangan yang terjadi selama proses pemungutan hingga penghitungan suara.
"Mulai dari hasil suara nol di sejumlah TPS, kertas suara yang sudah dicoblos sebelumnya, hingga adanya pemilih meninggal dunia. Saya sudah minta teman-teman saksi untuk terus mengawal suara," katanya.
Meski begitu Denny tetap yakin rekapitulasi penghitungan suara akan berpihak kepadanya.
"Hasil di KPU Kalsel harusnya selisih agak lebar. Tapi kita melihat selisih hasil yang tipis. Kami melihat hal ini lebih strategis dengan lebih dulu berangkat ke Jakarta menyiapkan pertarungan selanjutnya di Mahkamah Konstitusi," kata Denny.
Denny meminta relawan untuk tetap tenang sambil menunggu keputusan KPU. Pasalnya, akan banyak sidang-sidang yang berlangsung di MK.
“Hingga diperkirakan proses baru akan menemui kepastian hukum pada Maret 2021. Ini waktu untuk berikhtiar untuk memanjatkan doa terbaik, memastikan tidak ada kecurangan lanjutan," katanya.
