bakabar.com, BANJARMASIN – Akses jalur alternatif dampak pengerjaan Jembatan Gardu I, II dan Sungai Lulut tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Salah satunya jembatan penghubung antara Komplek Budi Karya Utama II, Kabupaten Banjar dan Komplek Rahayu, Kota Banjarmasin.
Jembatan itu tak dikerjakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Emang ada rencana tapi tahun ini, tidak kami kerjakan karena terbentur anggaran pembangunan jembatan (yang) tak ada,” ujar Kepala Bidang Jembatan Dinas PUPR Banjarmasin, Rustam.
Rupanya persoalan itu tak hanya masalah anggaran. Hambatan lainnya juga melingkupi rumah warga di sekitar lahan penghubung itu. Hunian warga di sana terlebih dahulu harus dibebaskan, jika ingin Pemerintah membangun jembatan.
Berdasarkan usulan pembangunan jembatan besi maupun beton untuk di sana harus berukuran 12 x 150 meter.
Rustam menerangkan lumayan banyak anggaran yang digelontorkan untuk biaya pembebasan lahan ini.
“Kita tidak sanggup, karena di sana banyak rumah warga dan Pemko tidak ada anggaran,” bebernya.
Selain anggaran, Detail Engineering Design (DED) dalam pekerjaan konstruksi jalan akses penghubung itu juga tidak ada. Penyebab ini berpengaruh kepada anggaran.
Sebab Dinas PUPR, katanya tahun 2019 ini hanya mampu membangun Jembatan Tatah Bangkal.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar, Mokhamad Hilman menyatakan hingga kini belum ada rencana membangun jembatan penghubung akses ke Banjarmasin yang melalui Kompleks Rahayu.
"Sebab dari kesepakatan dahulu, jembatan dibangun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Baca Juga: Pembongkaran Bangunan Proyek Jembatan Sungai Lulut Ditargetkan Rampung Juli
Reporter : Bahaudin Qusairi
Editor: Muhammad Bulkini
