bakabar.com, BANJARMASIN - Fakta banyaknya pejuang demokrasi yang sakit hingga meninggal dunia membuka mata kita semua betapa 'mengerikan' Pemilu 17 April 2019.
Ironisnya lagi, beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) di Kalimantan Selatan baik yang meninggal dunia maupun mereka yang sakit tak terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.
Kepala Sumber Daya Manusia (SDM), Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Banjarmasin, Jahidah mengatakan, hanya beberapa penyelenggara Pemilu, KPU di daerah dan Bawaslu yang berinisiatif mendaftarkan KPPS ke BPJS Kesehatan.
"Hanya sebagian yang tak terdaftar. Umumnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah," ujar Jahidah kepada bakabar.com, Senin (29/4).
Jahidah pun mengakui, belum mendapatkan angka persis berapa banyak anggota KPPS yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan.
Sebabpara petugas KPPS yang terdaftar menjadi peserta mandiri BPJS tidak bisa dilacak begitu saja. Sedangkan atas nama badan usaha malah sebaliknya, dengan mudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
Kendati demikian, lanjutnya, bahwa petugas KPPS yang meninggal tapi tak terdaftar sebagai anggota BPJS, otomatis tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pihaknya.
Khusus peserta BPJS Kesehatan, Jahidah memaparkan mekaniske, bisa menggunakan rujukan dari fasilitas kesehatan pertama, misal puskesmas atau lewat Instalasi Gawat Darurat.
"Namun kalau menentukan kondisi pasien gawat darurat atau tidak adalah dari dokter difasilitas kesehatan, bukan dari BPJS Kesehatan,” ungkapnya.
Makanya, ia menghimbau kepada masyarakat dengan kejadian seperti itu agar lebih sadar pentingnya memiliki jaminan kesehatan seperti peserta JKN-KIS.
“Jangan menunggu sakit terlebih dahulu baru mendaftar, kita harus sadar pentingnya memiliki jaminan kesehatan,” ujarnya mengingatkan.
Baca Juga:Banyak Pejuang Demokrasi yang Tumbang Tidak Terdaftar BPJS Kesehatan
Baca Juga:KPU Banjarmasin Perjuangkan Santunan bagi Pejuang Demokrasi yang Gugur
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Syarif
