bakabar.com, BANJARBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel menganggap banjir di Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan pemerintah provinsi yang lalai dan gagap.
Direktur Utama Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menilai Banua saat ini dalam kondisi darurat ruang. Jika musim hujan, banjir dan musim kemarau berpotensi kebakaran lahan dan hutan.
“Seperti yang saya bilang, selalu terulang. Kapan Kalsel membangun?” ucap Cak Kis, sapaan akrab Dirut Walhi, Sabtu (15/5).
Karena bencana yang selalu terulang ini, Cak Kis menyebut pemerintah harus mempercepat mencabut UU nomor 3 Minerba.
Dia juga meminta pemerintah agar mengaudit dan mereview perizinan industri ekstraktif tambang, sawit, HTI, HPI secara transparan dan di-share ke publik.
“Setop izin baru, tegakkan hukum yang setegak-tegaknya kepada perusak lingkungan,” timpalnya.
Dia juga meminta pemerintah mereview rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemulihan kerusakan lingkungan, termasuk DAS, sungai, drainase dan tutupan lahan serta ekonomi rakyat.
Selain itu, Cak Kis juga mempertanyakan pengurus Satgas Banjir Kalsel?
“Kalau Covid-19 kan ada satgasnya,” cetusnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD Kalsel dan Dinas terkait lainnya belum bisa dihubungi bakabar.com.
