bakabar.com, BANJARMASIN – Musibah banjir besar di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 lalu cukup jadi pelajaran.
Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini mulai turun tangan untuk aktif membantu daerah dalam upaya peningkatan pengamanan lingkungan.
KLHK terus memantapkan sinergi dengan daerah dan para pemangku kepentingan. Salah satunya menyusun rencana aksi berbasis ekoregion di daerah.
Kegiatan KLHK terbaru adalah melakukan ekspose hasil Kajian Pengamanan Lingkungan Hidup Berbasis Ekoregion Provinsi Kalsel, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (12/11).
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, Hanif Faisol Nurafiq memaparkan, tindak lanjut dari kegiatan ekspose ini yaitu membangun sinergi lintas sektor secara menyeluruh.
"Pemerintah pusat mengharapkan langkah-langkah strategis pemda, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam melakukan rencana aksi yang sudah ada," ujarnya.
Hanif mencontohkan Kalsel yang sangat rawan terhadap banjir. Langkah penting dilakukan adalah menerapkan strategi manajemen kebencanaan yang terukur dan sesuai kondisi daerah.
Sebab, menurutnya, penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus melibatkan banyak pihak.
"Semua kegiatan tata kelola lingkungan terlebih penanganan bencana perlu ditangani secara kolaborasi melibatkan semua komponen," tekannya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar mengakui, kajian KLHK bisa menjadi solusi atas bencana banjir yang menimpa provinsi ini sebelumnya. Termasuk banjir awal tahun 2021 yang menimbulkan kerugian cukup besar.
Roy berkata, dalam kajian dijelaskan berbagai rencana aksi pengamanan lingkungan hidup berbasis ekoregion.
Rencana aksi ini dimaksudkan mengurangi dampak kerusakan banjir serta memberikan strategi pengamanan lingkungan hidup di Kalsel.
Adapun strategi khusus yang akan dilakukan, menargetkan pada pengurangan luas genangan, lama genangan, kerugian ekonomi, dan menghilangkan kerugian nyawa (zero victim).
Melihat dari hasil pemodelan banjir di DAS Barito yang dilakukan berdasarkan Citra Sentinel, dapat dipetakan beberapa skenario dengan tingkat reduksi berbeda sesuai intervensi yang dilakukan.
Kajian ini, menurutnya penting karena rencana aksi yang termuat di dalamnya akan menjadi rekomendasi terhadap kebijakan daerah.
Kebijakan itu antara lain pengamanan lingkungan hidup, lebih fokus lagi penanggulangan bencana banjir yang akan diintegrasikan pada rencana pola ruang, RTRW dan KLHS RPJMD Kalsel.
Dengan sinergi pemerintah pusat, pemda, dunia usaha, dan masyarakat, upaya bersama yang telah dilakukan ini diharapkan terus terjalin demi mencapai taget.
Tahapan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengakuan dari kementerian/lembaga lain terhadap kajian ini.
"Saya harap kajian ini betul-betul mengurai permasalahan mendasar dari sebab terjadinya banjir di awal 2021 lalu," ujar Roy.
Pemprov Kalsel, lanjutnya, sudah melakukan berbagai upaya percepatan pemulihan lingkungan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan berbagai sektor atau SKPD terkait.
Upaya dimaksud antara lain; penataan, fokus pemulihan kerusakan lingkungan, penetapan prioritas lokasi pemulihan kerusakan lingkungan.
Kemudian pemulihan secara vegetatif, pemulihan secara sipil teknis, dan pendekatan sosial, serta pendekatan umum.
Ekspose diikuti para pimpinan SKPD terkait dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, dan jajaran Pemprov.
Dari Pemprov Kalsel hadir Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira, Kepala Dinas ESDM Kalsel Isharwanto, Kepala Dinas LH Kalsel Hanifah Dwi Nirwana, dan pejabat lainnya.
