bakabar.com, BANJARMASIN -Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI Perjuangan) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan konsinyering bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan mendalam terhadap berbagai persoalan mendasar dan tantangan strategis yang dihadapi sektor pendidikan di daerah, khususnya dalam konteks peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.
Ketua DPD PDI Perjuangan H.M Syaripuddin (Bang Dhin) mengatakan bahwa, forum konsinyering ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di Kalimantan Selatan.
"Melalui forum ini kita dapat mempertemukan berbagai data, aspirasi, dan perspektif dari berbagai unsur teknis seperti BPMP untuk bersama-sama menyusun arah kebijakan yang tidak hanya berbasis pada indikator angka, tetapi juga menyentuh realitas sosial dan tantangan struktural pendidikan di Kalimantan Selatan," ujar Bang Dhin.
Bang Dhin menambahkan bahwa tantangan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan sangat kompleks mulai dari ketimpangan akses, kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak bersifat normatif, tetapi benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak pendidikan rakyat, khususnya anak-anak dari keluarga tidak mampu dan daerah tertinggal.
Dalam diskusi tersebut mengemuka berbagai isu krusial, mulai dari kesenjangan mutu antarwilayah, implementasi kurikulum yang belum merata, pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, hingga persoalan ketimpangan akses antara sekolah negeri, swasta, dan berbasis keagamaan. Hal ini disampaikan menyusul pemaparan data oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Yuli Haryanto, yang menunjukkan sejumlah tantangan mendasar dalam dunia pendidikan.
Pertama, jumlah satuan pendidikan di Kalimantan Selatan telah mencapai 8.309 sekolah, yang terdiri dari 3.895 sekolah negeri dan 4.414 sekolah swasta. Komposisi ini menandakan pentingnya kebijakan pembiayaan dan pembinaan yang adil, tanpa diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta, demi pemerataan mutu layanan pendidikan di seluruh jenjang. Kedua, masih terdapat 42,44% guru yang belum tersertifikasi dari total 75.871 pendidik dan tenaga kependidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan besar.
Ketiga, dari sisi mutu kelembagaan, masih terdapat 1.846 sekolah berakreditasi C dan 172 sekolah belum terakreditasi. Hal ini menandakan perlunya langkah afirmatif untuk mendorong peningkatan akreditasi, baik melalui pendampingan teknis maupun peningkatan sarana dan kompetensi pengelola sekolah. Keempat, dari aspek infrastruktur pendidikan juga masih menjadi sorotan yang dimana terdapat 6.425 ruang kelas yang mengalami kerusakan, terdiri dari 3.321 rusak ringan, 2.228 rusak sedang, dan 876 rusak berat.
