bakabar.com, JAKARTA - Pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang akan digelar pada pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 9 Februari 2020 mendapat dukungan.
Salah satunya dari Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Hj. Airin Rachmi Diany yang juga menjabat Wali Kota Tanggerang Selatan. Dia datang langsung memberi dukungan ke Kantor PWI Pusat di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11) malam.
Dalam kunjungannya Airin diterima oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari, Sekjen Mirza Zulhadi, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI-Pusat Yusuf Susilo Hartono, Ketua Panpel HPN 2020 Auri Jaya, dan sejumlah Pengurus PWI Pusat.
“Kami, Apeksi, mendukung acara Anugerah Kebudayaan PWI Pusat ini. Sebagai upaya memunculkan tokoh-tokoh kepala daerah, dalam hal ini wali kota,yang memiliki potensi bagus, namun kiprahnya kurang nampak di panggung nasional,” tutur Airin melalui siaran pers PWI Pusat yang diterima bakabar.com.
Sebagai "ketua kelas" Apeksi, Airin menambahkan, sesungguhnya yang diberi panggung oleh penghargaan ini, tidak hanya wali kota, tapi juga bupati. “Tapi saya tidak berani bicara mengatasnakaman bupati, karena itu wilayah Mas Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia,” ujarnya sambil tersenyum.
Airin berpandangan dari melihat fakta di lapangan yang ada, bahwa pemerintah kota di Indonesia sangat beragam. Misalnya, Tangsel yang berada di dekat metropolitan Jakarta, secara kultur dan tradisi-tradisinya tentu berbeda dengan pemerintah kota yang jauh dari ibu kota maupun provinsi. Pihaknya berharap, keragaman ini dapat menjadi pertimbangan tim juri.
Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari memahami pandangan Airin tersebut. Tentu saja hal ini sudah diantisipasi, karena PWI Pusat sudah mempunyai pengalaman dalam menggelar Anugerah Kebudayaan pertama, pada HPN di Lombok 2016.
Dengan para tokoh yang terpilih antara lain Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan mantan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Barat.
Sementara, Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menambahkan bahwa tujuan pokok acara ini adalah untuk memilih bupati/wali kota yang “pro (peduli) kebudayaan dan melek media”.
Ia memberikan contoh Banyuwangi, bagaimana dengan kebudayaan lokal dan media, Azwar Anas mampu mengubah “kota santet” itu menjadi maju seperti sekarang. Sehingga masyarakat di Banyuwangi, tumbuh berkembang di era global di atas karakter lokal dan akarnya sendiri. Dan Indonesia hari ini, punya “banyuwangi-banyuwangi” lain, dengan segala variannya, yang perlu diangkat ke permukaan.
“Mohon diperhatikan, Anugerah Kebudayaan PWI ini, sama sekali tidak bermaksud menarik kita mundur ke belakang, ke masa lalu. Justru sebaliknya, mengajak maju bersama, dengan memantaafkan kekayaan warisan kearifan lokalmasing-masing dan kekuatan positif media massa dan media sosial untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, menguatkan keragaman dalam kesatuan, dengan karakter kita sendiri,” ujarnya menegaskan.
Menjawab Airin, Yusuf lebih jauh menjelaskan bahwa proses anugerah kebudayaan ini dilakukan bertahap. Pertama, melalui proposal yang berisi empat aspek pokok; pemanfaatan media massa dan media sosial, peraturan daerah tentang kebudayaan, kebijakan -kebijakan yang inovatif, dan anggaran serta sarana prasarana pendukung. Proposaldikirim ke [email protected] hingga 30 November 2019.
Kedua, sebanyak 10 proposal terbaik, bupati/walikotanya akan diundang ke Jakarta, untuk presentasi secara langsung di depan tim juri. Adapun tim juri dari unsur wartawan kebudayaan, budayawan, akademisi dan pengurus PWI Pusat.
Penghargaan, akan diberikan pada puncak HPN 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Februari 2020. Pengalaman HPN 2016, penghargaan Anugerah Kebudayaan diberikan di depan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri serta tokoh-tokoh persse-Indonesia yang hadir.
Baca Juga:Baru Sehari Mundur, Mantan Presiden Bolivia Angkat Kaki ke Meksiko
Baca Juga:Ketua Banggar DPR: Kemunculan Desa Fiktif Jangan Dianggap Sebelah Mata
Editor: Aprianoor
