bakabar.com, BANJARMASIN – Dengan alasan keamanan, Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kota Banjarmasin yang rencananya dihelat pada tanggal 16 Agustus 2020 di Hotel G'Sign Banjarmasin ditunda.
Kepastian penundaan sendiri setelah Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) Musda X Partai Golkar Kota Banjarmasin melakukan rapat internal dan bersepakat untuk melakukan penundaan.
Alasan penundaan sendiri setelah adanya surat tertulis dari beberapa pemilik hak suara sah dalam Musda X Partai Golkar Kota Banjarmasin yang meminta penundaan.
Sebelumnya mayoritas pemilik-pemilik suara yang sah sudah bersepakat bahwa tidak akan memberikan dukungan kepada siapa pun sampai adanya keputusan dari DPP Partai Golkar mengusung siapa dalam Pilkada (Pemilu Kepala Daerah) Kota Banjarmasin Tahun 2020.
Diungkapkan Ketua OC Musda X Partai Golkar Banjarmasin Budiansyah, mereka lakukannya agar supaya hasil Musda X Partai Golkar Kota Banjarmasin tahun 2020 menghasilkan keputusan yang selaras dengan putusan DPP Partai Golkar, tujuan akhirnya adalah untuk membesarkan Partai Golkar.
"Alasan kedua karena besarnya potensi terjadinya chaos dalam even Musda kali ini, karena sama-sama kuatnya dukungan kedua belah pihak yang memperebutkan kursi Ketua Golkar Banjarmasin, yaitu Hj Ananda dan H Yuni Abdi Nur Sulaiman," tegas Budiansyah yang didampingi Sekretaris OC Arief Rahman, Sabtu (15/8).
Terkait alasan pertama, dijelaskan Budi, sebelumnya hampir seluruh pemilik hak suara berjumlah 11 suara mengaku sudah menandatangani dukungan tertulis bermaterai untuk mencalonkan kembali dan memilih Hj Ananda sebagai Ketua Golkar Kota Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2020 di Cafe ME Banjarmasin.
Namun dalam perjalanan waktu H Yuni Abdi Nur Sulaiman juga ikut maju dan melakukan komunikasi dengan pemilik suara.
“Agar tidak terbelah pemilik suara bersepakat kembali melakukan rapat internal dan kemudian menghasilkan sebuah keputusan bersama yang ditandatangani diatas materai dengan cap organisasi,” kata Budi.
Budi menjelaskan setidaknya ada tiga keputusan yang diambil pemilik suara, di antaranya pertama sepakat untuk tidak akan memberikan dukungan secara lisan dan tertulis sampai ada keputusan final dalam bentuk rekomendasi dukungan dari DPP Partai Golkar terhadap Calon Wali kota atau Wakil Wali kota Banjarmasin yang akan diusung dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kota Banjarmasin Tahun 2020.
“Selanjutnya menunggu rekomendasi dukungan dari DPP Partai Golkar sendiri harus diperlihatkan kepada pemilik suara secara langsung dalam bentuk fisik dan dukungan dari DPP Partai Golkar tersebut sudah dipublikasikan pada salah satu media, baik di media online, tv atau koran,” sebutnya.
Lalu, putusan ketiga lanjut Budi, pemilik suara mendukung penuh dan siap memberikan dukungan lisan dan tertulis kepada siapa pun yang nantinya dipilih oleh DPP Partai Golkar sebagai Calon Wali kota atau Wakil Wali kota Banjarmasin, yang akan diusung kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin Periode 2020-2025.
“Kesepakatan bersama ini lalu ditandatangani hampir seluruh pemilik hak suara pada tanggal 23 Juli Tahun 2020 di Mom's Cafe Banjarmasin,” ungkap.
"Nah, karena ada yang tidak komitmen dengan memberikan dukungan ganda walaupun disinyalir adanya intervensi dari berbagai pihak, beberapa pemilik suara yang masih komitmen dengan surat pernyataan yang dibuat menunggu hasil DPP Partai Golkar tentang siapa kader yang diusung dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Banjarmasin mengadukannya ke kami agar pelaksanaan Musda ditunda," tambahnya.
Lalu, untuk alasan kedua adalah masih ngototnya kedua belah pihak, yaitu Hj Ananda dan H Yuni Abdi Nur Sulaiman untuk maju dalam Musda X Partai Golkar Kota Banjarmasin yang berpotensi membuat even Musda dapat terjadi kegaduhan.
“Kalau nantinya dicederai dengan chaosnya even musda maka tentu akan menciderai hakikat sesungguhnya dari even Musda kali ini. Karena itulah ketimbang beresiko besar kami memutuskan untuk menundanya saja sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan sembari melakukan koordinasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel dan DPP Partai Golkar," tukasnya.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
