bakabar.com, KANDANGAN – Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemkab HSS menggelar rapat koordinasi dengan semua elemen terkait.
Rakor dipimpin Sekretaris Daerah HSS, HM Noor di Ruang Aula Kantor BPBD Kabupaten HSS, Kamis (10/6).
Kegiatan rakor itu dihadiri oleh Wakapolres HSS Kompol Reinaldo, Pasi Ops Kodim 1003 Kandangan Kapten Inf Bambang Kiswoyo, Kepala BPBD HSS H Syamsuddin, Kepala Satpol PP Damkar HSS H Iwan Friady, Kepala OPD yang terkait, perwakilan perusahaan PT SAM, SLS dan AGM, Manggala Agni, kerukunan PMK dan BPK, dan Orari.
Rakor dilaksanakan untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini pencegahan karhutla dan mencek kesiapan peralatan dan personel.
Rakor juga bertujuan untuk terciptanya sinergitas dari semua elemen dalam upaya bahu membahu dalam penanganan karhutla di Kabupaten HSS.
Sekda HSS, HM Noor menyampaikan kesimpulannya, bersepakat menetapkan status siaga darurat dari tanggal 1 Juli sampai 31 Oktober 2021.
"Kemudian pada dasarnya peserta rapat hari ini, semua perusahaan, baik instansi pemerintah, Polri, TNI dan perusahaan siap dalam antisipasi karhutla ini," kata Sekda.
"Kesepakatan kita untuk lebih masif lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat lebih awal. Sehingga masyarakat diharapkan memahami dan menyadari bahaya dari karhutla ini," ucap Sekda.
Juga akan dibahas lebih lanjut terkait sinkronisasi data pelaporan. Sehingga tidak ada perbedaan antara instansi-instansi yang juga bersamaan melaporkan terkait dengan kriteria kebakaran.
Semua camat juga menyatakan kesiapan sampai ke tingkat desa.
"Kita berharap rapat bisa lebih memantapkan kesiapan. Nanti pada saat diperlukan untuk gelar pasukan. Jadi hal-hal yang ditindak lanjuti BPBD penetapan SK dan sebagainya," kata Sekda.
Kepala BPBD HSS H Syamsuddin mengatakan, akan membentuk pos komando. Kemudian pos penanganan lapangan juga membuat surat edaran kepada semua camat serta kepala desa untuk membuat posko di kecamatan dan desa.
Tentu semua berkoordinasi dengan stakeholder terkait di Kabupaten HSS.
"Diimbau kepada semua masyarakat untuk membuka lahan pertanian tidak dengan membakar lahan. Tentunya kita melihat dampaknya dari pembakaran lahan. Asap dapat mengganggu kesehatan kita semua," katanya.
Tentu pihaknya akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak kecamatan, desa, perusahaan dan SKPD, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan.
