bakabar.com, BANJARMASIN - Rapat pembahasan penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik (Perumda PAL-D) Banjarmasin berjalan alot, Rabu (22/2).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Perumda PAL-D Banjarmasin, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banjarmasin.
Dalam pemaparannya, jajaran Perumda PAL-D mengklaim jika kinerjanya sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan kinerja hingga jumlah pelanggan.
Namun klaim tersebut seakan tak sebanding dengan pendapatan yang diterima. Mereka terus merugi.
Bahkan pada 2021, Perumda PAL-D merugi sampai Rp5,8 miliar. Sedangkan 2022, mereka rugi Rp1,5 miliar.
Kerugian akibat beban operasional lebih besar ketimbang pemasukan yang diterima.
Sehingga agar tidak terjadi kerugian lebih besar, Perumda PAL-D meminta penambahan modal yang nantinya akan digunakan untuk instalasi jaringan air limbah.
Sebab selama ini untuk bekerja, Perumda PAL-D masih banyak melakukan penyedotan secara manual menggunakan mobil tangki.
Berbeda jika instalasi jaringan penyedotan sudah tersedia. Sehingga itu dianggap akan mengurangi ongkos operasional.
Adapun penyertaan modal yang diminta oleh Perumda PAL-D yakni sebesar Rp98 miliar.
Beberapa pihak memprediksi, jika anggaran penambahan modal tak dikucurkan, maka bukan tak mungkin, Perumda PAL-D Banjarmasin akan bangkrut pada 2024 nanti.
Berdasarkan pantauan bakabar.com, rapat yang dihelat pukul 14.00 Wita itu berjalan alot.
Sejumlah anggota DPRD Banjarmasin tak langsung menyetujui usulan penyertaan modal.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya mengatakan, sejatinya pihaknya sangat menyambut baik niat Perumda PAL-D untuk membenahi penanganan sanitasi di Banjarmasin.
Harry bilang, pihaknya sangat ingin men-support dengan menyertakan modal di Perumda PAL-D.
Dalam rapat ini, kata Harry, jajaran Perumda PAL-D belum bisa meyakinkan terkait dari mana keuntungan yang akan didapat oleh PD PAL jika nantinya modal sudah diberikan.
Lantaran Perumda PAL-D hanya berkutat pada penyampaian modal yang disertakan untuk keperluan pemasangan instalasi dan penambahan sarana penanganan sanitasi.
"Yang kami minta itu seperti apa sih proyeksi income Perumda PAL-D? Karena mau tidak mau, kita harus clear soal itu," ungkapnya.
"Supaya kita bisa tahu bagaimana nantinya mereka mempertahankan perusahaan itu dan apa kontribusinya untuk pendapatan asli daerah (PAD)," lanjutnya.
Dengan alasan tersebut, Harry mengatakan, belum bisa menyetujui program penyertaan modal pada Perumda PAL-D.
"Untuk Raperda ini belum bisa kita lanjutkan ke pembentukan panitia khusus (Pansus), karena belum bisa meyakinkan kawan-kawan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin," tegasnya.
Karenanya, ujar Harry, untuk menentukan nasib penyertaan modal Perumda PAL-D, pihaknya akan kembali melakukan rapat pembahasan.
Waktunya yakni menunggu Perumda PAL-D sudah siap menyampaikan persentasi demi meyakinkan jajaran DPRD Banjarmasin.
"Kita ingin ada kejelasan soal feedback, apa yang akan didapat untuk PAD Banjarmasin," tekannya.
"Kita tunggu kejelasan itu dengan bahasa yang lebih mudah untuk kita tangkap," tambahnya.
Menurutnya, hal ini sebenarnya penting. Namun masih sangat kurang. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan keutamaan pengelolaan limbah.
"Mindset masyarakat, masih belum berubah. Banyak yang berpikir, kenapa untuk membuang kotoran saja harus dikenakan biaya? Padahal jika tidak ditangani dengan baik, akan berdampak pada kesehatan kita," urainya.
Maka, ujar dia, itu merupakan tugas daripada Perumda PAL-D untuk mengubah pola pikir dari masyarakat, sehingga bisa berlangganan untuk menggunakan jasa perusahaan pengelola air limbah.
Sementara itu, Direktur Perumda PAL-D Banjarmasin, Endang Waryono mengaku siap untuk memenuhi apa yang diminta para anggota dewan dalam rapat tersebut.
"Nanti akan dibahas lagi, yang pasti kami akan menyempurnakan lagi kajian mengenai penambahan modal ini," katanya.
Menurutnya, penyertaan modal ini sifatnya sangat penting.
Hal itu dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang dipimpinnya ini bisa dibilang sangat memprihatinkan.
Pasalnya selama ini biaya operasional di Perumda PAL-D Banjarmasin jauh lebih besar ketimbang pendapatan.
"Dalam sebulan biaya operasional kita mencapai Rp500 juta, sedangkan pendapatan murni kita dari pelanggan hanya sekitar Rp360 juta. Sangat jauh perbandingannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap raperda penyertaan modal ini bisa segera disahkan," harapnya.
Jika sudah disetujui, penyertaan modal Pemko yang mencapai Rp72 miliar itu akan dibagi dalam empat tahun.
Sehingga setiap tahunnya Perumda PAL-D Banjarmasin mendapatkan modal sebesar Rp16 miliar.
"Seluruh uang dari Pemko ini akan digunakan untuk membantu kami dalam memperluas cakupan jaringan layanan kita," pungkasnya.
