bakabar.com, BANJARMASIN - Rosehan NB akhirnya buka suara mengenai nasib Taher Square miliknya yang bakal terkena dampak pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Veteran Banjarmasin.
Legislator di DPRD Kalsel itu mengaku menyambut baik rencana daripada Pemkot Banjarmasin itu.
"Saya bersyukur kalau memang pelebaran ini sama-sama dilakukan di kedua belah sisi. Baik di Taher maupun Klenteng Soetji Nurani," ungkap Rosehan, Jumat (10/2).
Rosehan bilang, pembebasan lahan pun sudah bisa dilakukan sesuai dengan rencana. "Bisa dilaksanakan sesuai aturan main secara adat saja lagi," ujarnya.
Lantas apa yang dimaksud Rosehan secara adat?Dia tak menjawab. Begitu pun soal luasan lahan miliknya yang harus dibebaskan.
Namun yang jelas, dia memastikan, seluruh bangunan yang berada di sisi sungai terkena pembebasan, dan harus dibongkar.
"Intinya bangunan semua otlet di pinggir sungai kena semua," ujarnya.
Terkait nasib UMKM yang berjualan di outlet tersebut, Ketua Fraksi PDI-P Dapil 1 (Kota Banjarmasin) itu hanya menjawabnya dengan senyum.
Meski begitu Rosehan mengatakan, pengukuran ulang ini merupakan hasil koordinasi bersama seluruh pihak yang berkaitan dengan program penanggulangan banjir ini. Di antaranya yakni dengan Balai Sungai, Dinas PUPR serta Wakil Wali Kota Banjarmasin.
Menurutnya, sebenarnya tidak ada masalah dengan proses pembebasan lahan tersebut. Hanya saja diakuinya memang terjadi dinamika tentang pelebaran aliran sungai.
"Pasti kami tidak ada niatan untuk menghalangi program pembangunan pemerintah. Insya-Allah damai-damai saja. Tidak ada masalah," bebernya.
Dia menuturkan, sebagai pemilik lahan, sekaligus pengelola di Taher Square, sebenarnya pihaknya bisa memaklumi kenapa pembebasan ini harus dijalankan.
Termasuk juga owner yang menyewa outlet di bangunan yang terkena juga sudah memaklumi, asal pelebaran sungai ini dijalankan dengan aturan main yang jelas.
"Misalnya dari segi pembangunannya kami menyarankan, agar nanti dibikin jembatan pile slab seperti di Surabaya untuk akses mobil atau penguna jalan lainnya bisa menyeberang dengan aman. Yang jelas, kami akan mendukung penuh dan berharap mudah-mudahan program ini berjalan lancar," harapnya.
Sementara itu, di lokasi terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengungkapkan, pihaknya baru saja menyelesaikan pengukuran ulang di dua lahan yang terkena proyek tersebut. Dua lokasi dimaksud, yakni lahan Klenteng Soetji Nurani dan Taher Square.
"Baru saja kami ukur ulang bersama BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Banjarmasin pada Rabu (8/2). Insya-Allah secepatnya kita tuntaskan," jelasnya.
Kendati demikian, Suri belum bisa memaparkan jumlah luasan kedua lahan yang akan dibebaskan tersebut. Alasannya, dia harus berdiskusi lagi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III.
"Karena BWS Kalimantan III yang akan mendesain bagaimana pembangunan itu dijalankan," ujarnya.
Namun yang pasti di kawasan klenteng, bagian yang terkena adalah bangunan gedung serbaguna. Sedangkan di Taher Square adalah bagian halaman dan outlet di kawasan food-court tersebut.
Meski begiku, Suri menekankan bahwa kedua pihak sudah setuju lahannya dibebaskan untuk normalisasi Sungai Veteran. Hal itu dikarenakan kedua pemilik lahan, mau tidak mau harus menyerahkan lahannya agar program nasional penanganan banjir yang bersumber dari World Bank itu bisa terlaksana.
"Ketika pengukuran ulang memang kita akui ada sedikit lahan yang awalnya terkena, ternyata tidak. Makanya setelah diukur ulang kami harus mendiskusikannya lagi agar ketika pelaksanaannya dimulai bisa berjalan lebih maksimal, alias tidak ada kendala mengenai lahan yang terpakai," paparnya.
Ia membeberkan, bahwa untuk tahun ini, pihaknya sudah menganggarkan dana pembebasan sekitar Rp 40 miliar.
"Pada intinya kami hanya ikut tahapan dari BPN dan BWS saja. Nanti kita tunggu hasil diskusi dengan pihak pelaksana (BWS)," ujarnya.
Namun ia berjanji, progres pembebasan lahan ini akan rampung sebelum Maret 2023 mendatang.
"Soalnya kontrak sudah mulai berjalan pada Maret nanti jadi kita usahakan sebelum material kontruksi masuk ke Banjarmasin, persoalan pembebasan lahan ini bisa selesai," janjinya.
Proyek NUFReP adalah program dana hibah dari World Bank yang digarap oleh Direktorat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR dan didampingi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri.
Total hibah yang didapat berjumlah USD 400.000.000 atau dikonversikan menjadi Rp6 triliun.
Program untuk normalisasi sungai ini diwacanakan dari tahun 2023-2027 untuk enam kota di Indonesia. Yakni, Bima (Nusa Tenggara Barat), Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Banjarmasin (Kalsel), Semarang (Jawa Tengah) dan Ibukota Negara (IKN) Penajam Paser Utara-Kaltim. Jika dibagi rata, setiap kotanya mendapat Rp1 triliun dari dana tersebut.
Program penangkap banjir ini mencakup perencanaan investasi risiko banjir, investasi ketahanan banjir, penguatan kelembagaan dan manajemen pengetahuan, manajemen program dan dukungan implementasi.
