bakabar.com, BANJARMASIN – Klarifikasi pernyataan Edy Mulyadi soal Kalimantan disebut "Tempat Jin Buang Anak" kembali disoroti banyak pihak, terutama soal keterlibatan akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB) Banjarmasin dalam video tersebut.
Diketahui, lewat kanal youtube pribadinya bernama BANG EDY CHANNEL, mantan caleg PKS tersebut mengungkapkan permintaan maaf.
Dalam video berdurasi 9 menit 53 detik yang diunggah pada 24 Januari lalu itu, Edy juga menjelaskan pernyataan "Jin Buang Anak" yang ia maksud.
"Nah di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh," kata Edy.
Menurut dia, istilah “jin buang anak” juga pernah menjadi julukan kawasan Monas dan BSD di zaman dahulu.
Ia berpandangan, itu hanya istilah yang menandakan suatu tempat jauh dan terpencil.
"Jangankan Kalimantan, istilah, mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak. BSD tuh tahun ’80-an masih tempat jin buang anak. Istilah biasa," ucap dia.
Edy menilai ada pihak yang berupaya memainkan isu tersebut hingga menjadi ramai. Kendati demikian, ia tetap meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas pernyataannya itu.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pernyataannya itu tidak ada niatan untuk merendahkan dan menghina pihak tertentu.
Yang turut menjadi sorotan kemudian, dalam video tersebut terdapat seorang akademisi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari (MAB), Dr. Muh Uhaib As'ad .
Uhaib menyatakan tidak ada masyarakat Kalimantan yang tersinggung dengan ucapan Edy. Ucapan ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Kejadian tersebut membuat petinggi UNISKA buka suara. Wakil Rektor I Bidang Akademik Uniska MAB, Mohammad Zainul menegaskan kampus tak ikut campur.
Sikap pembelaan terhadap Edy dipastikan murni dari pribadi yang bersangkutan.
"Pernyataan itu sebatas personal dia saja," ujarnya, Rabu (26/1).
Namun, pernyataan Kalimantan adalah tempat "Jin Buang Anak" menurut Zainul juga tak bisa dibenarkan.
"Karena bagaimana pun juga tidak etis perkataan seperti itu. Bagi masyarakat Kalimantan termasuk Kalsel itu dapat menimbulkan ketersinggungan atau kemarahan," ucapnya.
Menurutnya, toh jika yang bersangkutan tak setuju dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, masih bisa menggunakan pernyataan lebih bijak.
