bakabar.com, BANJARMASIN – Sebanyak 3.000 hektar lahan di Kalsel menjadi target rehabilitasi mangrove tahun 2021. Agar program ini terealisasi, Pemprov kini bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
Terkait hal itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, dengan keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar adanya program rehabilitasi tersebut.
“Inilah kenapa kami hadir untuk masyarakat disini, baik dari Kementerian KLHK, Dishut dan Dislautkan Kalsel bahwa penanganan untuk rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu, sinergi menjadi hal utama dan kita lihat sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu. Diharapkan, tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Bahkan, ia menilai terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat. Tetapi harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Mereka juga peduli terhadap alam, jangan salah, ini kadang pemerintah juga menyalahkan. Tetapi tidak, ternyata kita sadari bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin juga memahami arti dari bencana yang terjadi selama ini,” tegas Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari, menuturkan, khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektar.
“Kami Dishut juga bekerjasama dan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito,” ucapnya.
Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan, dia menyebutkan, berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
“Mudah-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi. Yang mana, daerah ini meliputi Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih,” bebernya.
Namun, ia menyampaikan, pemerintah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektar.
“Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan,” papar Plt Kepala KPH Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari.
Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.
“Menindaklanjuti adanya aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, kami BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 Ha untuk percepatan rehabilitasi mangrove,” tuturnya.
Langkah ini, lanjut Tri, merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel sekitar 50 hektare (Ha) serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti. Tetapi, adanya sinergi bersama Dishut hingga Disalurkan planing perencanaan sudah ada di 2021,” tukasnya.
