bakabar.com, BANJARBARU – 10 daerah di Kalimantan Selatan mendapatkan predikat sebagai Kabupaten/Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penghargaan diserahkan secara simbolis dalam peringatan Hari HAM ke-72 di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (14/12) siang.
“Dalam rangka menjunjung penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya di Kalsel, ” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalsel, Agus Toyib kepada awak pers.
Adapun 10 wilayah tersebut adalah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Bumbu dan Tabalong. Sementara 3 kabupaten lainnya memperoleh predikat cukup peduli HAM.
“Ini yang perlu kita tingkatkan. Ke depan bagaimana supaya 13 kabupaten/kota bisa mendapatkan predikat yang sama,” sebutnya.
Dalam kesempatan ini, pemprov Kalsel juga mendapatkan apresiasi penghargaan sebagai pembina bagi kabupaten/kota dalam memberikan layanan publik berbasis HAM. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada satuan kerja di lingkup Kemenkumham Kalsel.
“Ini tugas Pemda dan Kemenkumham, apabila bersinergi ke depan semua akan mendapatkan predikat terbaik termasuk satker kita yang ada 16 ini,” lanjutnya.
Terkait 3 kabupaten yang memperoleh predikat cukup, Agus menyampaikan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait laporan dengan aksi HAM.
“Penyelesaian persoalan HAM di daerah, semua laporan itu kita lihat dan bagaimana tentang penyelesaiannya, ” bebernya
Capaian ini diharapkan dapat konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari hasil penilaian di lingkungan Kemenkumham Kalsel ada 6 UPT yang meraih penghargaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Banjarmasin, LP Kelas IIA Kotabaru, LP Perempuan IIA Martapura, LP Kelas IIB Banjarbaru, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari dan Kantor Imigrasi Batulicin.
“Mudah-mudahan periode ke depan dari 16 satker UPT di wilayah Kemenkumham dapat bertambah untuk mendapatkan penghargaan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM, ” harapnya.
