apahabar.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem jalan berbayar elektronik alias electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan.
Uraian sistem ERP itu tercantum dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE) dengan harapan dapat mengatasi kemacetan di Jakarta.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyampaikan pendapatnya terkait penerapan jalan berbayar seputar ERP tersebut.
"ERP ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Sistem tersebut merupakan salah satu upaya pengendali mobilitas pribadi," kata Djoko kepada apahabar, Jumat (13/1).
Baca Juga: Berkaca dari 5 Negara Ini, Efektifkah Jakarta Terapkan Jalan Berbayar?
Ia menjelas bahwa beberapa upaya pengendali mobilitas pribadi lain, sebelumnya sudah dilaksanakan seperti pada program tri-in-one, ganjil genap dan lain sebagainya.
Namun pria yang juga menjabat Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia itumengingatkan, seperti pada program ganjil genap, sering dimanipulasi lewat plat nomor atau memiliki dua kendaraan.
"Keunggulan ERP sendiri tidak perlu petugas. Selain itu dapat dana juga, tetapi uang bukan tujuan utama," tegasnya.
Dana dari ERP tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki transportasi publik serta untuk perbaikan jalan-jalan di Ibu Kota.
Baca Juga: Mobil Pecah Ban saat di Jalan Tol, Jangan Panik Segera Lakukan Ini
Sistem ERP sendiri diketahui terinspirasi dan sudah diberlakukan di beberapa negara maju seperti Singapura, Inggris, Jerman dan negara lain.
Namun apakah sistem tersebut bisa berlaku dengan efektif mengingat karakter orang Indonesia tidak seperti negara-negara diatas.
"Sistem ERP ini sebaiknya dicoba di satu rute dulu, nanti setelah itu baru dievaluasi dan dicek bagaimana hasilnya," tukasnya.
Sistem ERP sendiri tak ayal juga memiliki kendala. Khususnya untuk para pekerja rutin yang dipaksa untuk menggunakan kendaraan umum tapi tidak sampai dekat pada destinasi tujuan.
"Karena itu kendaraan umum harus meliputi seluruh kawasan atau adakan program bus trans ke tempat tertentu," ujarnya sembari memberi solusi.
Baca Juga: Soal Rencana Penerapan Jalan Berbayar, Dirlantas Polda: Masih Dikaji
Terkait tarif ERP sendiri yang diperkirakan Rp5.000 sampai Rp19.000 diakuinya bukan masalah untuk masyarakat.
"Kalau bisa untuk mobil listrik digratiskan saja dulu. Tapi kalau mobil listriknya sudah banyak baru boleh dikenakan tarif," imbuhnya.
"Range tertinggi tarifnya sampai Rp50.000 saja. Tetapi ingat uang bukan tujuan utama," tutupnya.