Pemilu 2024

Cara Prabowo Tekan Korupsi di Indonesia Jika Terpilih Presiden

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memberikan solusi dalam mengurangi tindak korupsi di lingkup pejabat dengan meningkatkan gaji semua penyelenggar

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, (foto:apahabar.com/dianfinka)

apahabar.com, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, memberikan solusi dalam mengurangi tindak korupsi di lingkup pejabat dengan meningkatkan gaji semua penyelenggara negara.

“Ini keyakinan saya. jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (17/1).

“Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin,” sambungnya.

Baca Juga: Anies-Cak Imin Komitmen Revisi UU KPK Jika Terpilih

Hal tersebut disampaikan Prabowo dengan mencontohkan hakim di negara-negara maju. 

Menurutnya, di Inggris, Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi. Kediaman resminya lebih besar dari Perdana Menteri. 

“Hakim-hakim itu dijamin. Penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap sebagai pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” ungkapnya. 

Menurutnya, pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidup dan penghasilannya harus sesuai. 

Baca Juga: KPK Minta Komitmen Capres-Cawapres Terpilih Perkuat LHKPN Pejabat

“Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri, yang memegang anggaran negara yang triliunan, ini saya kira harus mendekatinya secara realistis,” tutur Menteri Pertahanan (Menhan) itu. 

Sebelumnya, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengungkapkan data indeks perilaku antikorupsi yang dibuat bersama Kemenpan RB yang menunjukkan cenderung menurun.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK di depan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir dalam acara program Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Capres-Cawapres pada Rabu, (17/1). 

“Indeks perilaku antikorupsi dari badan pusat statistik maupun dari survei penilaian integritas (SPI) yang dibuat oleh KPK bersama-sama Kemenpan RB, saat ini justru menunjukkan stagnansi bahkan kecenderungan penurunan,” kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK.