apahabar.com, JAKARTA - Inspektur Jenderal Pol Karyoto tersudut dumas korupsi sapi. Teranyar, Firli Bahuri membongkar borok rekan seangkatannya di akademi kepolisian 90 itu saat masih menjabat Deputi Penindakan KPK.
Setelah tiga kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo, tiba-tiba Firli muncul di publik. Ia memimpin konferensi pers di KPK terkait penetapan tersangla penjabat bupati Sorong, Selasa (14/11).
Selesai konferensi pers tersebut, awak media mempertanyakan perkembangan kasus yang menjerat Firli di Polda Metro Jaya. Mendapat pertanyaan mengenai adanya pengaduan masyarakat atau dumas yang mandek di KPK, Firli kemudian angkat bicara.
Baca Juga: Kacau! Pengawal Firli Intimidasi Wartawan di Aceh
Firli lalu mengatakan bahwa dumas tersebut tak pernah dilaporkan oleh deputi penindakan, kala itu, dijabat Karyoto. Padahal dumas dari Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (GPHN RI) itu memuat temuan dugaan korupsi sapi di Kementerian Pertanian.
"Pimpinan mengetahui adanya suatu perkara kalau deputi mengajukan telaah dan surat perintah penyelidikan," kata Firli, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
"Namun sampai hari ini belum ada telaah maupun sudah perintah penyelidikan, belum ada," jelasnya lagi.
Serangan Balik
"Itu serangan balik," ujar Castro sapaan Herdiansyah dihubungi apahabar.com, Selasa (14/11).
"Upaya Firli untuk saling menyandera agar bisa membuka ruang tawar menawar dan tukar menukar perkara," jelas Castro lagi.
Karyoto dulunya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Namun saat ini dipromosikan sebagai Kapolda Metro Jaya. Di bawah komando Karyoto, Polda Metro Jaya (PMJ) menggeber penanganan kasus pemerasan terhadap Limpo. Tertuduh pelakunya adalah Firli. Limpo diduga memberi uang 1 miliar dolar agar kasusnya tak naik ke tahap penyidikan.
Pada akhirnya kasus Limpo naik ke penyidikan dan ia ditangkap KPK. Dari situlah perkara dugaan pemerasan terhadap Limpo oleh Firli terbongkar.
Baca Juga: Karyoto Sebut Tak Ada Negosiasi Pelanggaran Demi Cegah Polisi Korup
Castro juga mengkritik keputusan Firli untuk memimpin konferensi pers kasus Sorong. Seharusnya Firli berfokus saja menghadapi kasus yang menyeretnya di Polda Metro Jaya.
"Itu akal-akalan Firli saja untuk mengindari panggilan PMJ. Pimpinan KPK yang lain 'kan bisa mewakili konpers OTT di Sorong. Tidak harus dia. Seolah Firli memang niat dan sengaja cari alasan menghindari proses hukum," jelas Castro.
Castro berharap Polda Metro dapat tegak lurus dengan proses hukum Firli. "Jangan didikte dengan ucapan Firli," jelasnya.
Sempat diperiksa, Firli kemudian tiga kali mangkir dari pemanggilan PMJ.
Baca Juga: Karyoto Disambut Karangan Bunga Hakim Ferdy Sambo hingga Ketua PTUN
Beragam alasan ia lontarkan. Termasuk hanya untuk sekadar meresmikan bus tur KPK di Aceh. Castro melihat sesuai Pasal 17 KUHAP, maka Firli sudah bisa dijemput paksa kepolisian.
Alasan Firli tak menghadiri panggilan PMJ juga, menurutnya, tidak rasional. Seolah-olah tak menghargai penyidik PMJ.
"Kan lucu kalau pimpinan lembaga penegak hukum seperti KPK, justru tidak taat hukum," jelasnya.
Sekali lagi, mestinya Firli, sambung Castro, memprioritaskan proses hukum yang dijalaninya.
"Seolah Firli memang niat dan sengaja cari alasan menghindari proses hukum," jelas Castro.
Kapolri Jangan Diam
Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) juga melihat senada apa yang dilakukan Firli dengan membongkar borok Karyoto sebagai upaya 'penyanderaan'.
"Iya. Belum lagi soal korupsi double track Solo balapan-kadipiro," jelas Peneliti ISESS, Bambang Rukminto, dihubungi terpisah.
Baca Juga: Kalah Senior, Kapolri Berani Usut Herry Rudolf Nahak?
Meminjam laporan Koran Tempo, KPK telah menyatakan pengembangan perkara korupsi proyek jalur ganda kereta api layak naik penyidikan. Calon tersangka adalah Suryo. Suryo disebut-sebut memiliki hubungan spesial dengan Karyoto.
Bambang melihat mestinya sistem penegakan hukum saat ini bisa mengesampingkan kepentingan-kepentingan personalnya.
"Makanya, kalau ada indikasi ada konflik kepentingan antara penyidik di Polda Metro dalam hal ini kapolda Metro Jaya, harusnya penyidikan diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri," jelasnya.