bakabar.com, BANJARMASIN – Saut Nathan Samosir buka suara terkait tudingan miring yang disematkan kepadanya oleh Organda Kalimantan Selatan.
Sebelumnya, lewat aksi unjuk rasa di kantor DPRD Banjarmasin, Senin (1/8), Organda Kalsel menyebut Saut menyalahgunakan wewenang.
Organda Kalsel kala itu menyebut dua oknum anggota DPRD Banjarmasin, yakni Saut Nathan Samosir dan Sukhrowardi.
Sebagai anggota DPRD Banjarmasin, Saut dianggap menyalahgunakan jabatannya karena melakukan intervensi terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Saut sebagai Ketua ALFI/ILFA Kalsel mendesak pemko untuk mencabut surat edaran (SE) Dinas Perhubungan Banjarmasin mengenai jalur khusus pembelian BBM bio solar subsidi di SPBU dan mengajukan pencabutan BBM bio solar subsidi.
Hal itu disampaikannya dalam aksi yang dilakukan ALFI/ILFA Kalsel di depan DPRD Banjarmasin, Kamis (28/7)
Oleh sebab itu, Organda Kalsel menganggap Saut menyalahkangunakan jabatannya.
Saut pun menjelaskan kehadirannya kala itu sebagai Ketua ALFI/ILFA Kalsel.
“Kapolda Kalsel melalui Direktorat Intel juga menyebutkan, saya di sini sebagai penanggung jawab aksi dan Ketua ALFI/ILFA Kalsel, sesuai dengan surat perizinan yang kita lampirkan ke Polda dengan menggunakan kop surat ALFI,” ucap Saut kepada awak media.
“Jadi saya membawa seluruh pengurus ALFI/ILFA, Aptrindo dan peserta aksi atau JPT. Itu adalah rekomendasi sebagai Ketua ALFI/ILFA Kalsel, dan embel-embel yang saya gunakan termasuk juga seragam adalah resmi dari ALFI/ILFA,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan kembali terkait tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi ALFI/ILFA.
Di mana, ia menuntut pencabutan surat tentang jalur khusus untuk para sopir lantaran pembagiannya dinilai tidak adil.
Sedangkan tuntutan pencabutan subsidi BBM jenis solar karena selama ini pihaknya mengaku kesusahan dalam mendapatkan BBM bersubsidi di SPBU.
“Bukan kami tidak pro-rakyat, tapi apa gunanya ada SPBU bio solar bersubsidi, tapi kita angkutan logistik tidak bisa mendapatkannya. Di luar kita beli sudah Rp 12 sampai 15 ribu. Itulah alasan yang mendasar kami meminta pencabutan subsidi BBM jenis solar,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia tegas membantah tudingan adanya intervensi terhadap wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin.
“Tidak ada intervensi di sana, kalau memang saya bisa mengintervensi wali kota, sudah sejak surat pertama tidak akan seperti ini. Sudah sejak dulu wali kota sudah saya setir, namun kenyataannya surat yang sudah disepakati kemarin bisa dicabut oleh wali kota, berarti tidak ada intervensi di sini,” ujarnya.
Ia juga merespons wacana pengaduan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Banjarmasin.
“Silakan tanya kepada kawan-kawan dan pimpinan dewan, adakah yang disalahi anggota dewan yang menjadi ketua organisasi?” tegasnya.
“Adakah dalam tatib, kalau ada silakan tunjukkan, besok saya akan mengundurkan diri, jadi tidak perlu saya dipecat. Jadi tidak ada yang menyalahi aturan untuk permasalahan tersebut,” sambungnya.
“Kalau memang ada yang saya langgar, silakan panggil, akan saya jelaskan selebar-lebarnya,” pungkasnya.
