Kritik Banjir Tabalong: Aktivis ER Meratus Minta Pemerintah Peka!

bakabar.com, BANJARBARU – Banjir di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan belakangan terakhir sedang jadi sorotan aktivis Extinction Rebellion (ER) Meratus.

Selain faktor cuaca, banjir kali ini dinilai akibat pemanasan global yang berujung pada perubahan kondisi iklim.

"Saat ini kita hidup di era krisis iklim," kata aktivis ER Meratus, Wira Surya Wibawa dalam keterangan persnya, Senin (30/5).

Menurutnya, penyumbang signifikan pemanasan global adalah emisi dari deforestasi dan pembakaran energi fosil seperti batu bara.

Ironisnya, kata dia, alih-alih bertransisi ke energi bersih, pemerintah malah masih memilih bertahan dengan memaksimalkan pembakaran batu bara untuk sumber energi nasional.

Padahal di sisi lain, krisis iklim membuat cuaca makin ekstrem, lalu terjadi bencana ekologis.

Frekuensinya semakin tak beraturan seperti yang terjadi di Kalsel dan daerah lain di Indonesia. Rantai pasok PLTU batu bara dinilai semakin tidak relevan.

Wira berkata sudah waktunya bagi pemerintah untuk beralih ke energi bersih terbarukan. Caranya, dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal di daerah-daerah yang membutuhkan energi.

"Peralihan ini harus dilakukan secara ambisius agar kita bisa lebih cepat terhindar dari kerugian yang seharusnya bisa dicegah," pungkasnya.

Meminjam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, tercatat ada tiga kecamatan; Murung Pudak, Upau, dan Haruai yang terdampak banjir.

Kecamatan Murung Pudak, Kelurahan Belimbing Raya terdampak 16 rumah (16 KK 54 jiwa) dengan ketinggian air 10-50 cm.

Kecamatan Upau, Desa Kaong mencapai ketinggian air 5-60 cm, sedang rumah terdampak masih dalam pendataan.

Begitupun Kecamatan Haruai, ketinggian air mencapai 120 cm sedang rumah terdampak juga masih dalam pendataan.

Meski kondisi masih aman terkendali, sebagian warga masih bisa beraktivitas dengan normal, meski akses transportasi warga terganggu khususnya di Kecamatan Upau dan Haruai.