bakabar.com, BANJARMASIN – Pemkot Banjarmasin dipastikan melanjutkan program normalisasi sungai pada September 2021. Ada 5 Jembatan Bangunan Gedung (JBG) yang akan dibongkar bulan ini.
Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,4 miliar untuk program tersebut.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengatakan terdapat beberapa JBG yang masuk program normalisasi sungai.
JBG tersebut berada di sekitaran Sungai di Jalan Ahmad Yani dan Veteran yang masuk dalam program normalisasi sungai juga sudah ada pemenang lelangnya.
“Termasuk juga penyelesaian JBG yang di tahun ini ada sekitar 5 titik yang masuk sasaran normalisasi sungai. Selain itu, juga ada sungai sedang dan sungai kecil yang masuk dalam anggaran perubahan,” imbuhnya.
Program normalisasi sungai ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir.
“Semoga pada saat puncak musim penghujan nanti tidak terjadi banjir lagi seperti awal tahun kemarin,” lanjutnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengaku pihaknya sudah melakukan rapat bersama Kepala Bidang di dinasnya. Mulai dari bidang sungai hingga bidang jembatan.
“Lelang sudah dilakukan. Tapi tidak bisa selesai cepat. Kami perkirakan akhir Agustus sudah selesai, dan awal September ini sudah mulai kontrak. Artinya, pengerukan, pembongkaran bisa kembali dilakukan,” ucapnya.
Selain itu, Doyo menyebut, juga bakal ada penyiringan. Disusul peningkatan perbaikan jembatan menuju kampung-kampung yang bakal dibongkar atau ditinggikan sesuai dengan prototipe jembatan yang sudah dimilikinya.
“Sedangkan untuk jembatan perkampungan, yang terdata sementara ini ada lima jembatan yang bakal dibangun. Lokasinya di Jalan Ahmad Yani,” tambahnya.
Namun dilaporkan tidak semua jembatan bangunan gedung (JBG) memiliki tanda silang dibongkar. Hal ini lantaran pemilik jembatan masih meminta waktu.
“Alasannya waktu itu, mereka perlu menyiapkan anggaran. Tapi, ketika kami sudah mulai aktif melakukan pembongkaran, maka akan kembali kami ingatkan lagi mereka,” janjinya.
Kendati demikian, Doyo tak menampik bahwa selama ini upaya normalisasi sungai memang terkesan terhenti. Namun, ia memiliki alasan untuk perihal tersebut.
“Kami menunggu proses dan ketentuan prosedur keuangannya. Program normalisasi sungai itu memang mesti dilelang,” jelasnya.
