bakabar.com, BANJARMASIN – Penyampaian aspirasi menolak pelemahan KPK jilid II di Banjarmasin, Kamis (24/6) berlangsung ricuh.
Ratusan mahasiswa yang mencoba menerobos masuk gedung DPRD Kalsel, terlibat bentrok dengan petugas.
Pemantiknya, rasa kekecewaan mahasiswa. Mereka tak puas atas sikap dewan. Pernyataan sikap pada aksi pertama mereka tak disampaikan langsung ke Presiden RI Joko Widodo.
Kekecewaan bertambah parah, manakala keinginan untuk bertemu ketua DPRD Kalsel gagal. Supian HK tak berada di tempat.
Supian HK sempat dicari-cari. Ratusan mahasiswa menunggunya hingga menduduki sebagian Jalan Lambung Mangkurat.
Mereka bertekad tak bubar sampai tuntutan mereka terwujud. Walaupun akhirnya urung dilakukan karena hujan mengguyur.
“Karena sudah terlalu lama, massa aksi juga sudah mulai panas kami menghindari chaos dan sebagainya, sehingga kami memilih mundur,” ujar Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahmad Renaldi.
Renaldi tegaskan mereka membubarkan diri dengan keputusan menuntut Supian HK mundur dari jabatan.
"Sampai sekarang Pak Supian HK tak datang memenuhi tuntutan kami. Dan kami minta Pak Supian HK turun dari jabatannya,” katanya.
Renaldi dkk memastikan akan kembali mendatangi rumah Banjar dengan massa aksi yang lebih besar.
Sekian lama dicari-cari mahasiswa, Supian HK akhirnya muncul ke publik.
Lantas, apa alasan Supian enggan menemui para demonstran?
“Itu tuntunannya yang tidak mungkin diserahkan langsung ke presiden,” jawabnya saat dikonfirmasi bakabar.com, Jumat (25/6).
Supian HK mengaku sudah mengetahui isi tuntutan massa aksi #SaveKPK jilid II. Dia menonton cuplikan video Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, Ahmad Renaldi saat diwawancarai awak media.
Dalam pernyataan tersebut, Renaldi menyampaikan pernyataan, yang salah satunya meminta Supian HK ke Jakarta untuk bertemu Presiden dan mendesak agar semua tuntutan mengabulkan.
Supain HK bilang dewan Kalsel mendukung keinginan masyarakat, dan turut menyatakan menolak pelemahan KPK yang saat ini terjadi.
“Saya sependapat dengan mahasiswa, dan juga menolak soal pelemahan KPK itu. Makanya saya teken (tandatangani),” katanya.
Namun, yang sulit dilakukan adalah mengabulkan agar aspirasi itu langsung disampaikan ke presiden.
“Semua ada prosedurnya. Tak mudah menemui presiden dengan waktu satu kali 24 jam,” ucapnya.
Supain HK menilai dewan telah berupaya semaksimal mungkin agar aspirasi masyarakat Kalsel bisa langsung sampai ke pemerintah pusat.
Di mana dewan melalui Komisi telah mendatangi Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta guna menyampaikan aspirasi hasil aksi #SaveKPK pertama.
Penyampaian aspirasi itu kemudian di-video dan foto, serta dibacakan sebagai bukti guna meyakinkan masyarakat bahwa aspirasi bener-benar telah tersampaikan.
“Bikin video itu saja susah. Saya harus telepon sana sini, Paspampres, supaya bisa di-video sebagai bukti surat betul-betul sampai,” pungkasnya.
