bakabar.com, BANJARMASIN – Mawardi, Panitia Tadarus Alquran di Masjid Al-Karomah, Martapura, Banjar menepis adanya muatan politis dalam kegiatan keagamaan tersebut.
“Bahwa kegiatan tadarusan Alquran dan doa bersama tersebut digagas untuk pemilu damai dan untuk meredam apa yang terjadi saat ini di Kabupaten banjar terkait adanya pemungutan suara ulang,” ujar Mawardi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/5) malam.
Saat ini, menurutnya banyak sekali beredar video-video yang saling menyudutkan masing-masing calon gubernur baik di Youtube maupun di media lainnya.
“Di sinilah kami punya inisiatif untuk mempertemukan kedua calon gubernur yang kami kemas dalam tadarusan dan doa bersama. Seandainya, bisa terlaksana dengan baik alangkah indahnya melihat kedua calon gubernur bergantian membaca ayat-ayat suci Alquran yang ditutup dengan doa bersama,” ujarnya.
“Termasuk untuk keselamatan dan kelancaran proses pemungutan suara ulang, dan di mana jika setelah itu mereka berjabatan tangan bahkan jika bisa berangkulan maka saya yakin akan damailah Banua. Dan itulah maksud dari keinginan kami untuk menuju pemilu damai,” tuturnya.
Mawardi memastikan tidak akan ada kampanye dalam tadarusan tersebut. Sebagai bukti niatan itu, pihaknya juga sudah mengundang Bawaslu untuk hadir.
Sementara undangan untuk kedua calon gubernur, kata dia, memang baru bisa tersampaikan hari ini.
“Memang agak terlambat karena ada perubahan atau penambahan nomor telepon, kami tidak tahu atas undangan yang sudah beredar di media sosial dapat dari mana, padahal undangan tersebut sudah ditarik dan diganti dengan yang ada nomor telepon atau ada penambahan atau perubahan dalam tulisan undangan tersebut,” ujarnya.
Mengenai pernyataan Koordinator Hukum Denny-Difri (H2D), Jurkani yang mengaku telah menghubunginya namun tidak mendapat respons, Mawardi membantah hal tersebut.
“Karena dari kemarin sampai ini hari saya komunikasi dengan saudara Raziv terkait acara tadarusan Alquran ini dan setahu saya beliau saudara Raziv yang cukup saya kenal dengan baik adalah tim hukum calon gubernur 02,” ujar Penasihat Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Banjar itu.
Sekali lagi, Mawardi tegaskan tidak ada muatan politis dalam tadarusan yang bakal dihelat setelah tarawih, Minggu 2 Mei itu.
“Jadi makna dari kegiatan tersebut adalah agar pemilu damai dan kami yakin apabila kedua pasangan calon gubernur sudah duduk berdampingan dan secara bergantian membaca ayat ayat suci Alquran maka masyarakat di bawah nya pun akan nyaman dan damai,” ujarnya.
Meski begitu, Mawardi melaporkan sampai malam ini belum ada konfirmasi kehadiran dari kedua belah pasangan calon. Lantas apakah tadarusan tersebut tetap jalan?
“Tetap jalan karena kita sudah siap kan. Masalah bisa hadir atau tidak, tidak jadi masalah karena bisa hadir di lain waktu namun tetap pada bulan Ramadan. Karena sayang juga jika momen sosialisasi dengan masyarakat ini tidak diambil oleh kedua calon gubernur,” ujarnya.
Terpisah, Raziv Barokah membenarkan telah menerima undangan dari panitia tadarusan tersebut.
“Sudah diterima petang tadi, dan salinannya saya terima pukul 21.00 tadi,” ujar Raziv dihubungi bakabar.com, Sabtu (1/5).
Terpisah, Bawaslu Banjar telah merespons rencana tadarusan yang bakal mengundang para calon gubernur tersebut dengan surat imbauan larangan kampanye.
“Sehubungan dengan surat undangan dari Forum Habaib Banjar, maka Bawaslu mengimbau agar tidak ada unsur kampanye dalam metode apapun dalam acara doa bersama dan tadarusan bagi pasangan calon,” ujar Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah.
Diwawancarai sebelumnya, Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kaspiyah membenarkan telah memberikan arahan ke Bawaslu Banjar untuk mencegah adanya kampanye dalam tadarusan itu.
"Kalau ada unsur-unsur dugaan kampanye jelas tak boleh dilakukan. Kan tak ada lagi kampanye di tahapan PSU," imbuhnya.
"Kalau di kegiatan itu ada mengarah ke kegiatan kampanye kami akan larang itu," katanya.
Lebih jauh dikatakan Erna, bahwa Bawaslu Banjar tengah melakukan koordinasi. Khususnya, panitia pelaksana untuk memastikan ada tidaknya surat kampanye dalam kegiatan itu.
"Kawan-kawan Bawaslu Banjar sudah coba koordinasi dengan pihak terkait untuk pelaksanaan itu. Dan kami masih belum menerima hasilnya. Mungkin masih berjalan," pungkasnya.
Menanggapi itu, Sekretaris Gerinda Kalsel, Ilham Noor menilai apa yang dilakukan Bawaslu Kalsel cukup membingungkan.
“Tidak tegas. Bagaimana mau mengawasi acara kalau sudah jelas-jelas arahnya ke sana [kampanye]. Harusnya Bawaslu aktif menelaah dan memberikan sikap yang pasti. Jawabannya cuma dua. Itu acara melanggar atau tidak. Clear kan. Kalau diawasi saja. Gimana caranya mengawasi kalau sudah terjadi,” ujarnya.
Ya tak semua pihak setuju rencana tadarusan sekaligus doa bersama tersebut. Seperti diwartakan sebelumnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan juga menolak rencana tersebut.
"Jangan memperlombakan Alquran dengan melibatkan calon gubernur atau mempolitisasi Alquran pada ranah politik," ujar Plt Ketua PWNU Kalsel, Nasrullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/4) malam.
Menurutnya, memperlombakan Alquran dengan adanya muatan politik justru menimbulkan perpecahan.
“Bahkan bisa memunculkan saling ejek setelah perlombaan dilaksanakan, di media sosial," ujar Nasrullah.
Nasrullah meminta agar acara menghadirkan calon gubernur itu dibatalkan karena justru mengurangi nilai kekhusyukan.
"Acara tadarus Alquran lebih baik bersama ulama santri dan masyarakat saja," sambungnya.
Dirinya pun meminta agar para ulama kembali kepada fungsi membina umat.
"Jangan sampai terjebak kepada politik praktis," ungkapnya.
Ulama, kata dia, mestinya memberi kesejukan dalam suasana konflik jelang pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel 2020, 9 Juni mendatang.
"Jangan sampai justru hanyut kepada ranah permainan politik. Ulama mempunyai kekuatan moral untuk memberikan siraman kedamaian," tulisnya.
