bakabar.com, BANJARMASIN – Ancaman banjir terus mengintai Banjarmasin. Hujan deras belakangan waktu terus terjadi.
Pertengahan Januari 2021, Banjarmasin ikut terendam air lantaran pendangkalan dan penyempitan sungai.
2 Februari, pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Normalisasi Sungai dan Penanggulangan Banjir.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin menargetkan pembongkaran 30 jembatan bangunan gedung (JBG) di sepanjang Jalan Veteran.
Pun di Jalan Ahmad Yani. Targetnya bahkan mencapai 181 JBG. Seluruh bangunan itu dianggap biang terendamnya Banjarmasin.
Normalisasi sungai sempat jadi solusi. Sayangnya, hanya terlihat saat Banjarmasin kebanjiran saja.
Hingga kini, penyelesaian pembongkaran sejumlah JBG mandek di tengah jalan.
“Padahal masih banyak JBG-JBG yang mengganggu arus sungai di kawasan Jalan Ahmad Yani,” ujar Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali, Rabu (26/5).
Normalisasi sungai, kata Matnor, terkesan jalan di tempat. Bahkan mundur. JBG yang belum dibongkar hanya ditandai silang. Lalu dibiarkan begitu saja. Yang sudah dibongkar pun ada yang tak jelas nasibnya.
“Sekarang terlihat pembongkaran tidak ada perbaikannya atau seperti apa, kalau dibiarkan seperti ini kondisinya, jadi mundur ke tiga tahun ke belakang,” ujar politikus Golkar.
Lebih-lebih, normalisasi sungai yang mengandalkan excavator tersebut juga merusak estetika Kota Seribu Sungai.
“Jadi menimbulkan dampak baru yang negatif, harusnya pembongkaran itu menghasilkan dampak positif bagi keindahan kota,” ujar Matnor Ali.
Dia pun meminta pemerintah kota konsisten. Lebih serius menormalisasi sungai.
“Kalau pun Satgas sudah tidak ada, di mana kini ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, semangatnya harus sama.,” tuturnya.
Matnor meyakini normalisasi sungai yang dicanangkan Pemkot Banjarmasin tentu memiliki target akhir sekalipun pandemi Covid-19 belum berakhir.
Seperti normalisasi sungai di Veteran samping Pasar Kuripan yang harus membongkar beberapa toko pedagang karena berada di atas sungai direncanakan disiring dan dibuat taman di sekitarnya.
“Komitmen ini harusnya dijalankan secepatnya, tidak karena pandemi Covid-19 atau karena Pilkada belum berakhir menjadi ditunda-tunda, akhirnya terlihat kumuh di sana, kesannya jadi negatif di mata masyarakat,” tuturnya.
“Sekarang terlihat pembongkaran tidak ada perbaikannya atau seperti apa, kalau dibiarkan seperti ini kondisinya, jadi mundur ke tiga tahun ke belakang,” ujar Matnor Ali.
Sampai berita ini ditayangkan, bakabar.com masih terus berupaya mengonfirmasi pihak Dinas PUPR Banjarmasin.
Sebagai pengingat awal April lalu, Plt Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengakui program normalisasi sungai telah berakhir pada 11 Maret lalu. Pembongkaran JBG praktis berhenti.
"Kan dasar pelaksanaannya belum ada. Tidak bisa simsalabim. Jadi bukan ditunda, menyesuaikan dasar hukumnya kemudian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) saja," ujar Doyo, Senin (5/4).
Namun begitu, Doyo menyampaikan bahwa normalisasi sungai akan dilanjutkan kembali. Namun tanggung jawab pekerjaan berada di tangan Dinas PUPR Banjarmasin, bukan Satgas Normalisasi Sungai.
PUPR, kata Doyo, juga akan membentuk Satgas Normalisasi Sungai untuk melanjutkan sebagian program penanganan banjir. Namun Satgas baru itu berbeda ketimbang pendahulunya.
"Satgas ini sifatnya lebih fungsional dari tugas PUPR," ucapnya.
Masih Doyo, bahwa pihaknya akan merapatkan terlebih dulu hal teknis di Dinas PUPR Banjarmasin. Dari menggodok segala persiapan yang mengatur berjalannya Tim Satgas Normalisasi Sungai terbaru. Dari anggaran, legalitas, administrasi hingga kelanjutan penindakan pembongkaran JBG.
"Karena kami juga banyak ditanyakan orang bagaimana kelanjutannya perihal normalisasi sungai," ucapnya.
Lantas kapan hal itu selesai? Doyo memastikan secepatnya. Bahkan tak menutup kemungkinan beberapa hari ke depan.
"Karena sudah ada tuntutan dari warga agar melakukan upaya-upaya pembongkaran lagi. Mudah-mudahan sebelum Ramadan bisa bergerak lagi, khususnya di kawasan Jalan Veteran," harapnya.
Berapakah dana alias anggaran yang dihabiskan oleh Satgas Normalisasi Sungai sebelumnya?
Doyo bilang anggaran yang digunakan sesuai kebutuhan yang ada melalui biaya tidak terduga (BTT).
"Kalau persisnya saya tidak begitu mengetahui, tapi biaya itu dikeluarkan untuk operasional dan membangun jembatan sementara. Sekira Rp4 miliar," bebernya.
Sedangkan pendanaan yang dikeluarkan nantinya dalam program normalisasi sungai selanjutnya yakni pergeseran dari BTT dan recofusing di Dinas PUPR.
"Bukan dana BTT lagi, tapi sudah dana di Dinas PUPR. Sumbernya dari mana bisa dari BTT bisa dari recofusing. Nanti akan kami ekspose bila sudah ada hasilnya ketika DPA sudah selesai," tambahnya.
Di samping itu, Doyo menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini sudah menyerahkan surat pernyataan terkait pembongkaran JBG di Jalan Ahmad Yani.
Sedangkan di kawasan Jalan Veteran pun demikian. Di situ diarahkan untuk pembangunan jembatan sementara dulu. Ke depannya, akan dibangunkan jalan lingkungan.
Bila nanti penyesuaiannya sudah dilakukan di Dinas PUPR Banjarmasin selesai, maka menurut Doyo, pihaknya akan menyewa excavator lagi untuk melakukan pembongkaran, pengerukan, pelebaran dan pendalaman di sejumlah kawasan.
Sebagai pengingat, masa tanggap darurat banjir di Banjarmasin berakhir Kamis 25 Februari silam. Satgas Normalisasi Sungai dibentuk guna membantu penanganan banjir jangka pendek.
"Tindakan pembongkaran tetap akan dilakukan tim Satgas Normalisasi Sungai dan Penanggulangan Banjir terhadap bangunan yang bersertifikat. Apabila bersertifikat namun melanggar aturan, kita akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut izinnya. Daripada banjir seperti ini," ujar Wali Kota Banjarmasin saat itu, Ibnu Sina.
Infografis: bakabar.com/Zulfikar
