bakabar.com, BANJARMASIN – Sempat luput menyampaikan duka cita, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal banjir hebat yang melanda Kalimantan Selatan.
Sampai pukul 14.00 WIB tadi, Presiden Jokowi baru menyampaikan dukacita kepada korban gempa bumi di Majene, Sulbar dan Longsor di Sumedang, Jawa Barat.
Untuk diketahui, hujan lebat yang terjadi sejak akhir pekan kemarin merendam delapan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.
Sampai Jumat (15/1) malam, 84.438 jiwa dari 22.765 kepala keluarga di 8 kabupaten dan Kota di Kalsel terdampak banjir yang meluas.
Jumlah itu meningkat cukup drastis dari hari sebelumnya. Pada Kamis (14/1), tercatat 65.002 jiwa, dari 17.865 KK di 5 kabupaten yang terdampak.
Baru menginjak petang tadi, melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyinggung soal banjir Kalsel.
Presiden baru buka suara soal Banjir Kalsel setelah menelepon Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
“Ya tadi, saya sudah menelepon gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan,” ujar Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (15/1).
Dalam keterangan pers 1 menit 58 detik itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Panglima TNI dan Kapolri untuk secepatnya mengirimkan bantuan.
“Terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan,” ucap Jokowi.
Menggunakan batik coklat, Jokowi tak lupa mengajak masyarakat Kalsel untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir serta longsor.
Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ujarnya, bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem.
“Sekali saya mengajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir, longsor, karena bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG,” katanya dalam video tersebut.
Jokowi bilang akan terus memantau bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Baik yang terjadi di Sumedang, Majene, maupun Kalsel.
“Saya akan memantau terus bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, Majene, Sulawesi Barat, kemudian banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, Pemerintah Pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyoroti lambannya pemerintah pusat merespons persoalan Banjir Kalsel.
Laju jumlah korban, serta wilayah terdampak banjir yang cukup signifikan dalam kurun waktu sehari, menurutnya tak lepas dari komunikasi yang buruk antara pemerintah daerah dengan pusat.
“Kalsel jangan hanya dikuras sumber daya alamnya saja. Apalagi, dalam kondisi sekarang Kalsel dalam posisi darurat bencana ekologis, ruang, dan konflik agraria yang luar biasa. Pak Jokowi segera turun ke Kalsel, buktikan bahwa Kalsel masih Indonesia,” ujarnya Kisworo kepada bakabar.com, Jumat malam.
Seharusnya, kata dia, gubernurlah yang menghubungi Presiden Jokowi atau pemerintah pusat agar segera membuka mata terhadap banjir yang melanda Kalsel.
“Bukan bermaksud mengesampingkan bencana di provinsi lain, banjir Kalsel yang tergolong parah juga masih belum menjadi perhatian maksimal dari presiden,” ujar Kisworo.
Ke depan dirinya meminta pemerintah daerah, termasuk wakil rakyat Kalsel di Senayan untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Saat ini, kata dia, pemerintah mesti memaksimalkan fokus tanggap darurat bencana banjir.
“Warga membutuhkan evakuasi, penanganan korban, data-data, kebutuhan dasar, daerah mana yang belum ditangani, garis koordinasi penanganan yang cepat dan tanggap,” ujarnya.
Kisworo juga berharap status tanggap darurat banjir bukan sekadar surat. Mesti diimbangi dengan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaannya.
Pascabanjir, Kisworo meminta pemerintah untuk tidak lagi menambah izin baru untuk pertambangan baru bara, dan perkebunan monokultur skala besar, seperti sawit, dan hutan tanam industri.
“Selain karena cuaca ekstrem, banjir tak lepas akibat degradasi lingkungan,” ujarnya.
Meminjam data Walhi, dari 3,7 juta hektare total luas lahan di Kalsel, nyaris 50 persen di antaranya sudah dikuasai oleh perizinan tambang dan kelapa sawit.
“Dan ini sudah sering saya sampaikan bahwa Kalsel ini darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” ujar Kisworo.
“Tanggap bencana itu sebelum, pada saat dan pascabencana,” Kisworo mengingatkan.
Sementara, Anggota DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin mengatakan ada hal yang lebih penting ketimbang mempersoalkan keterlambatan pemerintah pusat merespons Banjir Kalsel.
“Kekecewaan memang wajar namun kita berpikir positif saja. Saya kira kurang informasi saja yang sampai ke presiden. Ada hal yang lebih penting saat ini yang perlu kita pikirkan terkait keselamatan dan kesejahteraan rakyat Kalimantan Selatan,” ujar politikus partai Gerindra itu .
Diwartakan sebelumnya, Anggota DPD RI Habib Abdurrahman Bahasyim atau lebih akrab disapa Habib Banua mengajak Presiden Jokowi datang melihat kondisi Kalimantan Selatan yang sedang dilanda banjir.
Tantangan tersebut dilontarkan Habib Banua setelah mengetahui Kalsel tak mendapat ucapan dukacita dari Jokowi.
“Saya mengajak presiden untuk ke Kalimantan Selatan. Biar beliau melihat langsung,” ujar Habib Banua saat dimintai komentar soal ucapan dukacita Presiden, Jumat (15/1).
Habib Banua juga mempertanyakan bagaimana bisa bencana alam yang begitu dahsyat sepanjang sejarah Kalsel bisa luput dari perhatian Jokowi.
Padahal, akibat bencana ini puluhan ribu rumah dan warga Kalsel menjadi korban.
“Saya sangat sedih dengan ucapan dukacita Presiden yang sepertinya lupa sama Kalimantan Selatan. Saya ingin menanyakan kepada presiden, apakah Kalimantan Selatan sudah tidak ada di hati beliau?” tanyanya.
Bahkan Habib bilang akibat bencana ini kesehatan ekonomi warga Kalsel saat ini sedang terancam. Namun itu belum cukup menarik perhatian Presiden.
“Apakah itu tidak cukup menggerakkan hati presiden kami untuk memberikan perhatian walau hanya ucapan belasungkawa,” ucapnya.
Dilengkapi oleh Rizal Khalqi
