bakabar.com, BANJARMASIN – Demo mahasiswa menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diwarnai adu mulut dengan anggota DPRD Kalimantan Selatan, Senin (24/2) pagi.
Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kalsel tidak mendapat izin dari pihak kepolisian.
“Mereka punya SOP. Saya tidak bisa perintah beliau. Mereka juga dilindungi undang-undang,” kata Anggota DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin saat menerima aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel.
Lutfi menyebut, jika memaksakan para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kalsel maka akan melanggar SOP dari aparat kepolisian.
“Kalau kita memaksakan, maka akan bentrok dengan kepolisian, mereka punya SOP,” tegasnya.
Meski demikian, massa gabungan Mahasiswa yang berasa dari gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan ini mendesak supaya bisa menyampaikan aspirasinya persis di depan DPRD Kalsel.
Baca Juga:Catatan Teguh Santosa: UU Pers Tidak Perlu Masuk Omnibus Law
Adu argumen antara mahasiswa dengan anggota DPRD pun tidak bisa di hindari. Mahasiswa beranggapan jika anggota dewan tidak memiliki aspirasi sendiri. Mereka di cap hanya sebagai kantor pos yang mengirimkan aspirasi ke Pusat.
“Mana sikap dewan, aspirasi dewan. Sama saja dewan seperti kantor pos,” kata salah satu mahasiswa yang berdebat.
Lutfi membantah. Dia pun membicarakan soal fungsi dan tugas pokok anggota DPRD Kalsel.
“Jangan samakan dong dengan kantor pos,” sahut Lutfi
Lutfi menyebut secara garis besar aspirasi mahasiswa senada dengan yang di sampaikan pada unjuk rasa gabungan buruh beberapa waktu lalu.
Mahasiswa juga meminta DPRD Kalsel untuk membuatkan surat pernyataan sikap Dewan lengkap dengan stempel dan tanda tangan anggota DPRD Kalsel.
Di akhir, mahasiswa minta anggota DPRD Kalsel supaya berdebat di pusat jika sama- sama menolak dengan Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga:Jika Merugikan Buruh, Kadin Kalsel Siap Tolak RUU Omnibus Law
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Muhammad Bulkini
