apahahar.com, BANJARMASIN – DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali mendengarkan pendapat Gubernur Kalsel terkait perubahan Perda Retribusi Jasa Umum. Sekadar diketahui, Perda tersebut sudah berubah sebanyak tiga kali.
“Perlu adanya perubahan mengenai ketentuan Retribusi Jasa Umum agar kebijakan daerah dapat mendorong peningkatan pelayanan masyarakat,” kata Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Kalsel, Abdul Haris, Kamis (13/02).
Di hadapan 37 wakil rakyat yang hadir,
Abdul Haris mengatakan revisi Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum sangat erat kaitannya dengan penyelengaraan otonomi daerah.
Penyusunan Perda ini juga sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Meski tanpa dihadiri 55 anggota DPRD Kalsel, di hadapan pimpinan rapat, Supian HK, dia menyebut ada beberapa poin yang mendasari perubahan tersebut.
Seperti misalnya mengacu pada Perda nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum yang berkaitan dengan objek pelayanan persampahan atau pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjarbakula yang pekan lalu di resmikan Presiden Joko Widodo.
“Serta adanya penambahan objek dan penghapusan objek dan perubahan tarif dasar pungutan daerah retribusi,” Sambungnya.
Gubernur juga mengharapkan anggota dewan melalui fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapan dan saran supaya produk Perda yang dilahirkan bisa seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat Kalsel.
Di akhir sambutannya, dia menyampaikan pesan menggunakan pantun agar anggota dewan lebih teliti dalam menyusun Perda.
“Pegunungan meratus indah sekali.
Geopark Kalsel ada di sana.
Susunlah Perda dengan teliti.
Pastikan manfaat untuk rakyat semua,” tutupnya.
Baca Juga:Tuntas Gelar HPN di Kalsel, Paman Birin Bagai Dapat Durian Runtuh
Baca Juga:Paman Birin Singgung Kalsel Tak Jadi Ibu Kota, Ini Kata Jokowi
Reporter : Rizal Khalqi
Editor : Puja Mandela
