bakabar.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk tim khusus untuk menangani masalah banjir yang masih terjadi di awal tahun ini.
Tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Wilayah Sungai (BWS), akan melalukan survei pendahuluan untuk mengetahui penyebab dan penanganan banjir.
Baca Juga: Sebelum Haul Guru Sekumpul, PUPR Banjar Selesaikan Perbaikan Jalan Rusak
Dari rapat yang digelar awal pekan lalu, terdata 121 kali kejadian banjir terjadi di 9 kabupaten. Tim khusus tersebut akan melakukan pengkajian terhadap keberadaan daerah aliran sungai di wilayah Sungai Barito.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Roy Rizali Anwar, menyebut pemerintah melalui APBN dan APBD akan menganggarkan dana untuk penanganan banjir yang akan dilaksanakan secara bertahap.
“Untuk penanganan di Barabai tahun ini Rp 30 miliar. Kemudian, direncanakan untuk penyelesaian itu, ada dua kanal yang akan dibangun kurang lebih Rp 350 miliar ,” sebut Roy saat jumpa pers di Kantor Dinas PUPR Kalsel, belum lama ini.
Untuk diketahui, Tabalong menjadi wilayah terdampak parah dengan jumlah 69 titik banjir. Untuk penanganan banjir di kawasan itu, tim khusus akan melakukan normalisasi Sungai Tabalong. Rencana pembangunan Embung Jaro didesain dengan kapasitas tampung sekira 500 ribu meter kubik. Kemudian, juga akan memperkuat tebing sungai Tabalong.
Kemudian rencana pembangunan Embung Jaro tersebut, hingga kini masih dalam tahap penyelesaian desain. Menurut Roy, pertengahan tahun baru akan diketahui alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut.
“Dalam tahap kajian dan pembebasan lahan tahun ini, 2021 juga diusulkan oleh BWS untuk pembangunan konstruksinya,” papar dia.
Tingginya curah hujan ditambah kapasitas sungai yang terbatas menjadi salah satu penyebab bencana banjir. Selanjutnya, permukiman penduduk juga terus tumbuh di kanan kiri sungai. Ini tidak diimbangi dengan tutupan lahan di daerah hulu seiring terjadinya alih fungsi lahan, seperti untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman.
“Kita minta kab/kota untuk mendata infrastruktur mana yang rusak. Paling parah sementara masih jembatan-jembatan gantung yang putus,” kata dia
Untuk penanganan darurat, pihaknya masih memiliki dana untuk penanganan pemeliharaan jalan. Namun apabila terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan Balai, PUPR akan tetap saling berkoordinasi.
“Informasi dari Balai ada bantuan untuk penanganan darurat tebing-tebing yang longsor seperti bronjong, sudah disiapkan oleh balai. Silahkan kabupaten/kota yang membutuhkan menyiapkan armada untuk mengangkut dan tenaga untuk melakukan pemasangan di lapangan,” tutupnya.
Baca Juga: Dinas PUPR Banjar : Banjir di Martapura karena Cuaca Ekstrem
Reporter: Musnita Sari
Editor: Puja Mandela
