bakabar.com, JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeluhkan hambatan investasi di daerah.
Mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini bilang ada gubernur yang tak bersedia menyerahkan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat.
“Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih [kewenangan perizinan], yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. Saya bilang, ‘Bapak Presiden, kita harus tegakkan aturan. Negara ini masih NKRI. Nggak boleh ada gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini. Nggak boleh,” ungkap Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (19/2), dilansir bakabar.com dari detik.com.
Bahlil menekankan bila BKPM telah menerima mandat dari Presiden Jokowi untuk mempercepat kemudahan berusaha di daerah.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, Presiden mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada BKPM. Kata Bahlil, untuk daerah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
“Saya makasih juga ke Kemendagri karena Pak Mendagri terbuka sekali terkait tindak lanjut Inpres Nomor 7 dengan Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, wali kota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati/wali kota dilimpahkan kepada PMPTSP,” kata Bahlil.
Bahlil meminta agar para gubernur, bupati dan wali kota bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.
“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.
Baca Juga: Siang Ini, Megawati Bakal Umumkan 50 Calon Kepala Daerah
Baca Juga: Kartu Prakerja Diluncurkan April, Dimulai dari Jabodetabek
Editor: Fariz Fadhillah
