bakabar.com, BANJARMASIN - Inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Banjarmasin mengungkap adanya sampah di Taman Edukasi, samping Duta Mall.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin menampik soal penanganan sampah itu kewenangan pihaknya.
Dikatakan Kepala DLH Banjarmasin, Mukhyar, peruntukan taman yang sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, itu adalah aset dari pemerintah kota yang bekerjasama dengan pihak ketiga yang membangunnya. Sehingga, DLH dalam hal ini tidak terlibat sama sekali.
“Pengelolaan taman edukasi kami tidak pernah terlibat apapun di situ, karena itu aset daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksananya ditangani bagian pemerintahan yaitu Tapem untuk Perjanjian Kerjasama-nya (PKS),” terang Mukhyar, Kamis (2/1) di kantornya.
Meski disebut anggota dewan, Kota Banjarmasin belum bisa sukses sebagai Smart City melihat permasalahan di Taman Edukasi, Mukhyar menilai semua bukan semudah membalikkan telapak tangan tapi perlu proses.
“Sudah kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahkan sosialisasi berjenjang dari tingkat SD, SMP, SMA. Karena ke depannya mereka yang akan bergelut dengan persoalan sampah,” ujarnya.
Ia berharap jika nanti setelah PKS selesai semua, dan diserahkan ke pemerintah, baru nanti Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini SKPD terkait yang bertanggung jawaban.
“Itu PKS nya sudah kami minta, minimal akan diserahkan 2021. Tanggung jawabnya baru diserahkan ke kami minimal di Januari 2021, tidak ada kami mengganggarkan untuk pemeliharaan di 2020 karena masih belum tanggung jawab kami,” jelas Mukhyar.
Menurutnya, jika itu menguntungkan untuk dianggarkan pemeliharaan, maka pihak DLH akan anggarkan. Tetapi jika ada keuntungan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemasangan videotron, maka ujarnya anggaran dari sana yang akan dipakai kembali untuk pemeliharaan.
“Sementara ini pengelolaannya masih di pihak ketiga. Tapi kami tidak bisa menutup mata karena apa yang berkaitan dengan sampah pasti kami yang salah. Banyak faktor yang harus dilihat, tidak bisa kita menilai pemerintah tidak berhasil karena banyak harus diperhatikan, itu perlu tahapan, itu perlu proses,” pungkasnya.
Baca Juga: Karena Tambang, Kalsel Kagok Hadapi Banjir!
Baca Juga: Polisi Beber Penyebab Kematian Perempuan di Sungai Martapura
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif
