bakabar.com, BANJARBARU – Pemerintah berencana menghapus subsidi elpiji 3 kilogram (gas melon), termasuk di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kebijakan itu pun dinilai positif oleh Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Pasalnya, dengan kebijakan tersebut diharapkan pendistribusian subsidi elpiji 3 Kilogram tepat sasaran.
“Mudahan itu bisa terlaksana karena programnya bagus,” ujar Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru, Anshori kepadabakabar.compada Kamis (23/1) pagi.
Dikatakan Anshori, wacana penghapusan subsidi yang diganti dengan memberi transfer dana kepada masyarakat miskin untuk membeli gas elpiji 3 Kilogram, harus disertai pendataan yang tepat agar tidak lagi salah sasaran.
Baca Juga: Subsidi LPG 3 Kg Dihapus, Hiswana Kalsel Beri Catatan untuk Pemerintah
“Dengan rakyat miskin dikasih dana bantuan untuk membeli gas itu bagus. Intinya kami setuju kalau pemerintah punya program. Otomatis semua disiapkan supaya tepat sasaran terutama data kepala keluarga miskin dan usaha mikro,” jelasnya
Selama ini, menurutnya, memang pembagian subsidi gas elpiji sudah dilaksanakan tetapi tidak tepat sasaran.
“Kuota gaselpiji 3 kilogramdi Banjarbaru sebanyak 160.720 tabung. Harusnya malah kelebihan stok, tapi malah sering kurang,” katanya.
Sedangkan menurut data dari Dinas Sosial Kota Banjarbaru, jumlah masyarakat miskin di Banjarbaru sebanyak 11.007 rumah tangga.
“Kami menggunakan data itu untuk menetapkan kriteria masyarakat yang tergolong miskin atau tidak. Harusnya cukup kuota subsidi gasnya, ternyata tidak cukup,” papar Anshori.
Baca Juga: Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, Banjarmasin Siapkan Jurus Jitu
Pihaknya menduga, pendistribusian subsidi gas elpiji 3 Kilogram di Banjarbaru tidak tepat sasaran.
“Berarti yang menggunakan subsidi gas di sini selain KK miskin dan usaha mikro adalah masyarakat menengah ke atas, sehingga membuat gas ini kosong dan mahal,” terangnya.
Oleh karena itu, jika kebijakan pemerintah mengenai penghapusan subsidi gas elpiji 3 kilogram berlaku. Maka Banjarbaru pun siap menerapkan asal syaratnya data harus lengkap untuk kepala keluarga miskin dan usaha mikro.
Menurutnya, pendistribusian subsidi elpiji selama ini yang menggunakan sistem terbuka menjadi kelemahan tersendiri, sebab kalangan menengah ke atas juga bisa mengambil subsidi gas elpiji 3 Kilogram.
“Seharusnya kita menggunakan sistem tertutup yaitu pangkalan hanya dapat kupon untuk memberikan kepada KK miskin dan usaha mikro di wilayahnya masing-masing dan orang luar tidak boleh membeli,” sambungnya.
Lalu, bagaimana jika akan terjadi pergolakan oleh masyarakat akibat penghapusan subsidi gas elpiji 3 Kilogram?
“Jika ada yang menolak ya silakan saja, karena itu bukan hak mereka untuk mendapat itu. Karena mereka harusnya beli non subsidi seperti 5 hingga 12 kilogram. Karena yang menolak sudah pasti bukan masyarakat miskin. Dalam wacana penghapusan subsidi itu. Masyarakat miskin lebih diuntungkan,” tutupnya.
Untuk diketahui, jika wacana penghapusan subsidi terealisasi, maka harga elpiji 3 kilogram akan mengikuti harga pasar.
Sesuai hitung-hitungan, mengacu harga elpiji nonsubsidi bright gas, harga elpiji 3 Kilogram menjadi sekitar Rp36 ribu. Harga bright gas 5,5 Kilogram yang tak disubsidi sekitar Rp60.000-Rp70.000 per tabung. Artinya harga gas per Kilogram antara Rp11.000-Rp12.000. Dengan kata lain, harga gas elpiji 3 Kilogram bakal dijual sekitar Rp33.000-Rp36.000 per tabung.
Reporter: Nurul Mufidah
Editor: Muhammad Bulkini
