bakabar.com, MARTAPURA - Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan audiensi dan koordinasi terkait pengawasan Pilkada 2020 di Kabupaten Banjar.
Salah atu yang dibahas adalah soal pelantikan pejabat daerah, yang mana hari ini (7/1) adalah kesempatan terakhir untuk kepala daerah memutasi dan mempromosikan pejabatnya.
Silaturrahmi itu digelar di rumah dinas Bupati Banjar, KH Khalilurrahman, Selasa (7/1). Rombongan Bawaslu Banjar disambut Bupati Banjar didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM H Masruri, Asisten Administrasi Umum Hj Siti Mahmudah, dan Kepala Kesbangpol Banjar Aslam.
Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah menjelaskan, sebagai pihak yang mengawasi tahapan pilkada, ada beberapa hal yang disampaikan kepada bupati.
"Di antaranya terkait mutasi jabatan di Pemkab Banjar. Itu diperbolehkan dalam batas enam bulan sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah," ungkap Fajeri.
Seperti diketahui, pada malam ini, Selasa (7/1) pukul 20.00 Wita, Bupati Banjar melakukan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV.
Seusai Pasal 71 Ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016; melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
"Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan agenda pelantikan dan mutasi pejabat sesuai dengan yang telah ditentukan pada aturan Pilkada 2020. Artinya tidak melanggar ketentuan," sebut Fajeri.
Menanggapi itu, Bupati Banjar kerap disapa Guru Khalil itu menyatakan dukungan termasuk kesiapan Pemkab Banjar dengan harapan Pilkada 2020 dapat berjalan lancar.
Baca Juga: Hindari Kampanye Terselubung, Bawaslu Banjar Imbau Hormati Haul Sekumpul
Baca Juga: Bawaslu Kalsel: Panwascam di HST Harus Profesional
Reporter: Ahc22
Editor: Syarif
