bakabar.com, BANJARMASIN – Tiga kali diundang rapat Komisi III DPRD, jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak hadir. Kini, terungkap alasan penolakan tersebut.
Secara blakblakan, Kepala Dishub Kota Banjarmasin, Ichwan Noor Khalik menegaskan pihaknya tidak akan ikut rapat selama Ketua Komisi III diketuai Muhammad Isnaini.
Hal ini bukan tanpa sebab. Mantan Kepala Satpol PP Kota ini merasa dalam setiap kesempatan rapat yang telah digelar, Isnaini selaku ketua seakan tidak menerima penjelasan pihaknya.
Ichwan pun lantas menduga jika sikap Isnaini dilatarbelakangi masalah lama.
“Saya heran, memang dulu saya sewaktu di Satpol PP pernah punya masalah dengan Isnaini. Sebab waktu itu saya mengejar dan mengepung dia agar meminta aset pemkot berupa mobil dinas yang belum dikembalikan Isnaini. Bahkan saya mengejar sampai ke bandara,” sebutnya, Senin (13/1).
Lantas, karena itu, Ichwan pun menilai Isnaini menaruh ‘dendam’ sehingga muncul kebencian kepada Dishub, khususnya dirinya pribadi. Lantaran, setiap kali pertemuan baik di rapat komisi maupun di badan anggaran lebih banyak menyerang secara pribadi.
“Walapun kami sudah menjelaskan dan memaparkan secara transparan, jujur dan dengan data empiris, sehingga menurut kami tidak ada guna menghadiri pertemuan yg dilandasi dendam, kebencian, kemarahan dan tidak mau menerima keterangan dan penjelasan dari kami,” bebernya.
Ichwan menegaskan, pihaknya tidak akan pernah menghadiri rapat jika Isnaini masih menjabat ketua Komisi III.
“Okelah kalau dengan Komisi lain, kalau Komisi III selama Isnaini menjadi ketua saya perintahkan jajaran saya tidak hadir,” tegasnya.
Ichwan sempat melakukan protes keras kepada DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD 2020 yang melanggar prinsip transparan dan akuntabilitas.
DPRD dinilai memaksakan dengan menaikan target PAD sektor Perhubungan menjadi Rp20 miliar tanpa sepengetahuan dan kesepakatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani.
“Padahal dalam proses penyusunan wajib adanya kesepakatan antara legislatif (Banggar) dengan eksekutif (SKPD). Selama ini target PAD dianggaran itu Rp15 miliar, itu pun hanya bisa tercapai Rp14 miliar, saya mau saja dinaikkan berapa pun target PAD, tapi ini berkaitan dengan kinerja saya dan Dishub,” sebut Ichwan.
Bantah Ada Dendam
Pernyataan Ichwan, langsung ditanggapi Muhammad Isnaini. Tudingan terkesan ada dendam lama, coba dibantah politisi Gerindra ini.
“Saya tidak dendam perihal masa lalu, ini kan lembaga yang memanggil. Meminta agar Dishub selaku mitra kerja agar datang memenuhi undangan rapat. Tapi yang bersangkutan justru tidak mau hadir,” ungkapnya.
Isnaini juga coba meluruskan soal target PAD yang merasa dituding jika dirinya seorang yang menaikkan jumlahnya dari Rp15 miliar jadi Rp20 miliar tanpa sepengetahuan SPKD.
Dia menegaskan apa yang disampaikan bahwa pihak Dishub tidak dilibatkan adalah tidak benar.
“Kami sudah melibatkan semua pihak terkait kenaikan itu, baik Dishub dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin,” terangnya.
“Kebetulan saya ini juga anggota Badan anggaran (Banggar) dewan, kami melibatkan semua pihak untuk membahas anggaran tersebut, termasuk Dishub,” lanjutnya.
Bahkan dikatakan Isnaini, TAPD tidak sama sekali protes dengan kenaikan target PAD tersebut.
“Tidak protes, bahkan kami di Banggar tidak serta merta menaikkan anggaran begitu saja tanpa ada koordinasi. Kami sudah sesuai prosedur,” jelasnya.
Perihal permasalahan ini, Isnaini pun menyerahkan sepenuhnya kepada unsur pimpinan. Sebab baginya ini sudah berkaitan dengan kinerja pemerintahan Kota Banjarmasin.
“Biar unsur pimpinan berkoordinasi dengan Wali Kota terkait ini. Ini sudah saya laporkan, saya sampaikan juga ke Ketua DPRD,” tuturnya.
Di sisi lain, Isnaini menjelaskan, kenaikan target PAD yang dinilai cukup tinggi oleh Dishub, juga sudah melibatkan salah satu perguruan tinggi. Keterlibatan mereka untuk mengkaji potensi PAD dari pajak dan retribusi.
Karena menurut Isnaini, pendapatannya bisa melebihi PAD yang sudah ditargetkan.
“Ya wajar kami berinisiatif menaikkan target PAD karena potensinya besar. Jadi tidak ada paksaan, bahkan kami ajukan ke tim anggaran tidak ada sanggahan,” tutupnya.
Baca Juga:Terus Mangkir, Dishub Banjarmasin Tunggu Panggilan Paksa Komisi III
Baca Juga:Komisi III DPRD Banjarmasin Coba Ungkap Fakta Bangunan Parkir 'Liar' Duta Mall
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
