bakabar.com, BANJARMASIN - Setelah diresmikan, RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin masih membutuhkan beragam fasilitas. Maka tak salah jika anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Banjarmasin mengalir deras ke rumah sakit tersebut.
Kepala Dinkes Banjarmasin Machli Riyadi mengemukakan, 2020 pihaknya dapat anggaran Rp 218 miliar. Sebesar Rp 102 miliar diprioritaskan untuk RSUD Sultan Suriansyah.
“Anggaran itu diperuntukkan proyek pembangunan pagar, pembelian obat-obatan. Karena terhitung 6 Januari 2020 kita membuka pelayanan untuk BPJS," ujar Machli dalam rapat dengan Komisi IV DPRD Banjarmasin, Senin (6/1).
Di samping itu, Machli juga menerangkan jika pihaknya sejauh ini sedang melakukan pemenuhan standar minimal hak dasar masyarakat untuk memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
“Program Dinkes yang sudah disampaikan ke dewan tadi sebagai prioritas kerja kami ke depan. Kami sudah sepakat setiap tiga bulan sekali akan melakukan pertemuan lagi guna menyampaikan progres kerja yang sudah disampaikan sekarang,” tandasnya.
Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Matnor Ali mengemukakan, rapat ini sebagai langkah pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkot Banjarmasin.
Bagi Komisi IV, ujarnya, pengawasan dilakukan agar jalannya kinerja SKPD berjalan lebih baik dari tahun 2019, dan serapan anggaran tak lagi terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Kami mendengarkan paparan Dinkes Banjarmasin terhadap program dan kegiatan prioritas mereka di tahun 2020 ini,” ucap politisi Partai Golkar ini.
Matnor menjelaskan, anggaran yang sudah dianggarkan ke Dinas Kesehatan mesti dapat diawasi dalam penyerapannya, sebab ini erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat banyak.
“Anggaran di Dinkes ini masih terserap banyak untuk RSUD Sultan Suriansyah, apalagi sekarang mulai hari ini di RS itu sudah dapat melayani anggota BPJS,” ujarnya.
Sehingga Matnor mendesak kepada Dinkes agar fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sana, seperti ruang rawat inap segera diselesaikan.
“Ruang inap saat ini pembangunannya tahap III agar segera kembali dilengkapi, karena jika nanti membeludak dengan anggota BPJS yang sejumlah warga Banjarmasin itu tentu tidak mencukupi,” bebernya.
Ia pun akan merekomendasikan hal ini ke Komisi III untuk pembangunan tahap IV supaya bisa maksimal digunakan untuk pelayanan optimal.
“Setelah ada laporan dari Kepala Dinkes bangunannya masih gelondongan tidak ada sekat-sekat. Tadi saya tanyakan apakah anggarannya sudah dengan sekat? Ternyata sudah, maka ruang dengan sekat itu tadi kita jadikan kelas satu,” jelasnya.
Matnor pun meminta dari anggaran yang diperuntukkan untuk Alat Kesehatan (Alkes) harus memadai jangan sampai abal-abal.
“Kita harus hati-hati terhadap pengadaan Alkes, jangan sampai alkes itu berbeda dengan spec, serupa tapi tidak sama. Jenisnya harus benar, itu tadi yang ditegaskan ke Kadis,” tegasnya.
Baca Juga:Wujud Rasa Syukur, Warga Dayak Menggelar Pesta Adat Balian Tandik di Goa Temuluang …
Baca Juga:Masih Banyak Blank Spot di Batola, Aplikasi Sipintar Belum Optimal
Baca Juga:Alasan RSUD Sultan Suriansyah Hanya Layani Pasien Kelas III
Reporter: Ahya Firmansyah
Editor: Syarif
