bakabar.com, BARABAI – Usulan tiga hak pengelolaan hutan desa di Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai ditunda.
Ketiga usulan itu berada di wilayah kelola Resor Pemangku Hutan (RPH) Batang Alai yaitu Desa Kindingan dan Datar Ajab, Kecamatan Hantakan serta Desa Hinas Kiri, Kecamatan Batang Alai Timur.
Ditundanya usulan itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
Kasi Pemanfaatan KPH Hulu Sungai, Priyadi, Senin (23/12) menjelaskan pada usulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Kindingan, berkas administrasi sudah sesuai dan lengkap.
Namun, pada telaah peta usulan seluas 374 hektare dan pengecekan di lapangan, terdapat 1 hektare yang sudah masuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lalu sekitar 168 hektare berada di wilayah desa tetangga.
“Sehingga luasan hasil verifikasi menjadi 205 hektare saja dan berada dalam kawasan hutan lindung,” kata Priyadi.
Untuk permohonan HPHD Datar Ajab, hasil verifikasi administrasi dinyatakan sesuai dan lengkap. Begitu pula dengan telaah peta usulan dan pengecekan di lapangan. Di sana tidak ada pengurangan luasan.
Dari 300 hektare, lahan yang masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung seluas 149 hektare, Hutan Produksi 7 hektare, dan Hutan Produksi Terbatas 144 hektare.
“Berbeda hasil dengan usulan HPHD Hinas Kiri yang belum ada kesepakatan tentang lokasi dan skema perhutanan sosial yang ingin diajukan, serta perubahan kepengurusan kelompok,” bebernya.
Berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri pengurus HPHD, kepala desa, dan tokoh masyarakat, maka diputuskan untuk menunda usulan tersebut. Hasil musyawarah dituangkan dalam surat pernyataan penundaan permohonan HPHD.
Baca Juga: Melalui Sosialisasi, KPH Getol Dukung Potensi Madu Kelulut di Tabalong
Baca Juga: Memasuki Musim Penghujan, BPTH Terus Distribusikan Bibit Pohon
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Puja Mandela
